Politisi PDIP, Said Abdullah, Usulkan Pencabutan Daya 450 VA
- IBUKOTAKINI.COM- Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengusulkan penghapusan daya listrik 450 Volt Ampere (VA). Politisi PDIP itu memint
Ekonomi
IBUKOTAKINI.COM- Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengusulkan penghapusan daya listrik 450 Volt Ampere (VA). Politisi PDIP itu meminta daya untuk rumah tangga miskin dialihkan ke daya 900 VA demi mengatasi kelebihan daya listrik yang kini dialami PLN.
"Masyarakat miskin minimal 900 VA, setidaknya oversupply (kelebihan) berkurang dan demand (permintaan) naik," ujar Said Abdullah dalam rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU APBN 2023 dikutip dari Kantor Berita Antara, Rabu, 14 September 2022.
Said menjelaskan program pembangunan pembangkit listrik 35 GigaWatt (GW) yang dicanangkan oleh pemerintah telah membuat PLN mengalami kelebihan daya hingga 6 GW.
Bahkan tahun depan, menurutnya, PLN akan memperoleh tambahan 1,4 GW yang membuat total kelebihan menjadi 7,4 GW. Kemudian tambahan daya baru juga akan masuk sebesar 7,5 GW pada 2026.
Pasokan listrik semakin bertambah, katanya, seiring dengan program pemerintah mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat membuat PLN kelebihan listrik hingga 41 GW pada 2030.
BACA JUGA:
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay harus bayar 1 GW Rp3 triliun. Bermanis-manis juga bayar Rp3 triliun, senyum Rp3 triliun, merengut Rp3 triliun, itu tidak bisa diapa-apain wajib bayar saja Rp3 triliun," kata Said.
"Maka menurut hemat saya kenapa sih kita enggak ngambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan yang pertama ini legacy kita bersama bagi orang miskin, rentan miskin yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA," imbuhnya.
Selain mengusulkan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke 900 VA, Said juga mengusulkan agar pelanggan rumah tangga PLN dengan daya listrik 900 VA dinaikkan menjadi 1.300 VA. Menurutnya, daya listrik 450 VA kini sudah tidak zaman lagi. Pemerintah dapat menempuh cara itu tanpa biaya dengan menugaskan PLN mengubah daya listrik pada kotak meteran pelanggan.
BACA JUGA:
Said juga menawarkan ide untuk mencoba memberikan kompor listrik gratis kepada pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA yang dialihkan ke 900 VA, seperti program pemberian gratis tabung elpiji tiga kilogram program konversi minyak tanah ke gas.
"Kalau sedemikian rupa kebijakan dasarnya ayo kita ubah. Bagi kompor listrik, tapi edukasinya penting, jangan hanya dibagi kemudian tidak ada edukasi ke masyarakat, tapi tabung (elpiji) mulai ditarik," terangnya. "Masa sih pemerintah berkutat di sini terus? Kalau lihat elpiji (tiga kilogram) Rp31.275 subsidinya, jaraknya sudah terlalu jauh hampir tidak masuk akal. Tidak mungkin kita mengatakan menaikkan harga elpiji tiga kilogram, yang lebih mungkin adalah dari sisi kebijakan (migrasi ke kompor listrik dan tarik tabung elpiji di masyarakat)," ujar Said.
BELUM ADA RENCANA
Terkait usulan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghapus daya listrik pelanggan rumah tangga miskin 450 volt ampere (VA) dan mengalihkannya ke daya 900 VA.
"Hari ini kami mengeluarkan rilis bahwa tidak ada penghapusan 450 VA, itu tidak ada," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat diwawancarai wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu, 14 September 2022.
Dadan menjelaskan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah hanya bersifat usulan yang sepihak dari parlemen. Menurutnya, usulan itu bagus dari sisi inisiatif dan perlu dibahas lebih lanjut dengan Komisi VII DPR dan juga dukungan Presiden Jokowi di kabinet.
BACA JUGA:
"Dan hasilnya, kenapa saya bilang itu bukan sebuah keputusan, karena di dalam ketetapan hasil banggar subsidinya kan sesuai dengan yang ada sekarang," kata Dadan.
"Jadi tidak ada perubahan 450 VA yang di hitungan pemerintah tetap masuk, tidak ada penyesuaian 450 VA naik ke 900 VA," imbuhnya.
Kementerian ESDM mencatat subsidi listrik dinikmati sebagian besar oleh seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dari sekitar 24,3 juta pelanggan 450 VA terdapat sekitar 9,5 juta yang masuk dalam DTKS. Sedangkan dari 14,8 juta pelanggan 450 VA Non DTKS.
Saat ini, pemerintah telah melakukan survei untuk 12,2 juta dengan menghasilkan sekitar 50,1 persen yang berhak menerima subsidi dan sekitar 49,9 persen atau 6,1 juta yang ditengarai tidak tepat sasaran. Angka itu berpotensi bertambah sampai survei dilakukan seluruhnya. ###