Posisi 5 Tingkat Kerawanan Tinggi Pemilu, Pemprov Kaltim Rakor Forkopimda 2024

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 khususnya pemilu presiden dan pemilu legislatif akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Menyisakan sekitar 8 hari lagi pesta akbar demokrasi bagi rakyat Indonesia tidak terkecuali di Kalimantan Timur.  

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan menghadapi Pemilu 2024 ini tentunya seluruh pemangku kepentingan bersama-sama meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi antara seluruh pihak.

Karena, lanjut dia, dengan kerja sama yang solid dan kolaboratif akan menjadi pondasi yang kuat demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024, yang tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja tetapi juga pemerintah daerah dan aparat keamanan serta masyarakat.

“Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua, untuk menjamin terlaksanannya Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, sehingga terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang amanah untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” kata Akmal Malik dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Se-Kaltim di Ballroom Novotel Balikpapan pada Selasa 6 Februari 2024.

Diungkapkannya, berdasarkan data yang dirilis Bawaslu terkait Indeks Kerawanan Pemilu Serentak 2024, Kaltim menempati posisi kelima daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Jawa Barat.

BACA JUGA:

• Sepekan Jelang Pemilu 2024, PJ Gubernur Kaltim Kumpulkan Forkopimda - ibukotakini.com
• Pj Bupati PPU Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya di Pemilu 2024 - ibukotakini.com

Penilaian tersebut, ujar Akmal hendaknya menjadi penanda atau peringatan bagi semua pihak, baik pemerintah, partai politik, penyelenggara dan pengawas pemilu, aparat kemanan dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin demokrasi nasional di Kaltim berjalan aman, damai dan berkualitas.

“Sebagai daerah dengan penduduk yang heterogen dan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, satu hal wajar jika Kaltim menjadi perhatian khusus, sehingga berbagai aspek penilaian menempatkan daerah ini sebagai kawasan rawan dalam Pemilu Serentak 2024. Kehidupan berbangsa dan bernegara di Kaltim, merupakan perwujudan Indonesia Mini di negeri ini. Dimana masyarakat berbeda suku, agama, bahasa, adat istiadat dan berbagai latar belakang, hidup berdampingan, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Hal itu memberikan ketenangan bagi siapa saja yang datang dan tinggal  di Kaltim, termasuk para investor. Tidak salah jika Benua Etam ditetapkan menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara,” jelas Akmal.

“Melalui kegiatan ini dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta hubungan yang harmonis, koordinatif, dan kolaboratif diantara para pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum dalam mensukseskan Pemilu 2024 dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Timur,” pungkas Akmal Malik. (*)