Pemkab PPU menunggu regulasi resmi Permenpan-RB dan BKN sebelum mengeksekusi wacana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 1 Januari 2027 (ilustrasi)
Penajam

PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu 2027, Pemkab PPU Tunggu Aturan Resmi

  • Pemkab PPU menunggu regulasi resmi Permenpan-RB dan BKN sebelum mengeksekusi wacana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 1 Januari 2027.
Penajam
Is Wahyudi

Is Wahyudi

Author

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) bersikap hati-hati menyikapi wacana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) penuh waktu yang direncanakan mulai 1 Januari 2027.

Hingga kini, pemerintah daerah memilih menunggu terbitnya aturan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah teknis maupun administratif di lapangan.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Iwan Darmawan, menegaskan bahwa pernyataan lisan pejabat publik di media massa maupun media sosial belum cukup menjadi dasar legalitas eksekusi kebijakan kepegawaian di daerah.

"Yang bisa kita lakukan pertama menunggu. Pastinya harus seperti itu. Kita tidak bisa hanya mendengar pejabat publik menyampaikan secara verbal di media, di TV, maupun media sosial," ucap Iwan, Minggu (22/11/2026).

Iwan merinci, produk hukum tertulis yang ditunggu pemerintah daerah meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB), Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta petunjuk teknis (juknis) turunannya.

BACA JUGA:

Dispusip PPU Target Hasil Riset Program Literia Tembus Jurnal Scopus

Tanpa payung hukum tertulis, perangkat daerah belum memiliki acuan pasti terkait. Di antaranya skema dan syarat peralihan status pegawai, mekanisme pembiayaan dari anggaran daerah, dan sasaran formasi yang menjadi prioritas utama.

Informasi yang berkembang sejauh ini menyebut sektor pendidikan atau tenaga guru menjadi salah satu fokus utama dalam skema pemenuhan tersebut. 

Namun, Pemkab PPU belum mengantongi kepastian jumlah kuota maupun rincian formasi yang akan diakomodasi pada awal 2027 mendatang.

"Sampai hari ini kami juga terus berkomunikasi dengan BKPSDM mengenai apakah petunjuk teknisnya sudah ada atau belum. Jadi kita memang belum bisa melangkah jauh sebelum regulasinya turun," jelas Iwan.

Meski belum dapat mengeksekusi kebijakan sebelum regulasi terbit, Pemkab PPU tetap menjaga persiapan dini di level teknis. Langkah ini dilakukan agar birokrasi daerah tidak terburu-buru mengejar tenggat waktu begitu aturan resmi dari pemerintah pusat diterbitkan. (ADV)