PPU Dorong Keadilan Migas Lewat Munas ADPMET V 2025
- ADPMET menjadi ruang dialog yang memungkinkan daerah penghasil migas ikut menyusun arah kebijakan, bukan hanya jadi penonton
Penajam
IBUKOTAKINI.COM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor, S.Hut, menegaskan komitmen daerahnya untuk memperjuangkan keadilan bagi hasil migas dan energi terbarukan dalam ajang Musyawarah Nasional (Munas) V Tahun 2025 Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), yang digelar di JW Marriott Hotel, Jakarta, Kamis (10/07/2025).
Bupati hadir bersama Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setdakab PPU, Kahar, serta Direktur Perusda Migas PPU. Kehadiran ini menandai peran aktif PPU dalam memperjuangkan hak daerah dalam kebijakan energi nasional.
Munas yang diikuti 88 daerah penghasil migas dan energi terbarukan ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. Dalam sambutannya, Wamen ESDM menyoroti pentingnya keterlibatan daerah dalam percepatan pengembangan sumur migas baru dan revitalisasi sumur tua.
“Kami mendorong BUMD dan koperasi untuk mengelola sumur tua yang tidak menarik bagi korporasi besar, tapi potensial bagi UMKM,” tegas Yuliot.
Ia mengatakan bahwa dari total potensi energi terbarukan nasional sebesar 6.500 gigawatt, baru sekitar 0,4% yang dimanfaatkan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai vital untuk mendorong akselerasi energi bersih.
BACA JUGA:
RPJMD PPU 2025–2029 Diserahkan, Jadi Strategi Pembangunan - ibukotakini.com
Sejumlah tokoh nasional turut hadir, termasuk Wakil Menteri LHK Diaz Hendropriyono, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani Sirua. Dalam forum ini juga dilakukan serah terima pengurus ADPMET dari periode 2020–2025 ke kepengurusan baru masa bakti 2025–2030.
Gubernur Jambi, Al Haris, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum ADPMET yang baru. Ia diharapkan membawa semangat baru dalam memperjuangkan hak-hak daerah penghasil migas dan energi terbarukan di tengah dinamika kebijakan nasional.
Bupati Mudyat Noor menilai forum ini sangat strategis bagi daerah penghasil seperti PPU.
“Munas ini penting untuk menyuarakan keadilan bagi hasil. Kami berharap ada formula baru yang mendorong daerah seperti PPU menjadi lebih mandiri dan berdaya,” ujarnya.
Ia menambahkan pentingnya daerah tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penentu arah pembangunan energi nasional.
“ADPMET menjadi ruang dialog yang memungkinkan daerah penghasil migas ikut menyusun arah kebijakan, bukan hanya jadi penonton,” tutup Bupati Mudyat. (Adv/Diskominfo)