PPU Usulkan 41 Program Prioritas Ke Pemprov Kaltim untuk Dukung IKN
- Usul Pembangunan Bendungan Gerak dan Peningkatan Jaringan Irigasi
Penajam
IBUKOTAKINI.COM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tancap gas mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebanyak 41 program prioritas diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2027 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/4/2026).
Langkah ini menegaskan posisi PPU sebagai mitra strategis dalam pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara.
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, mengatakan usulan tersebut dirancang untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
BACA JUGA:
Investasi Rp1,2 Triliun Masuk IKN, Apartemen hingga Sport Center Segera Dibangun - ibukotakini.com
“Usulan yang kami sampaikan merupakan langkah strategis untuk memastikan PPU tidak hanya menjadi daerah penyangga, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan IKN,” ujarnya.
Salah satu fokus utama adalah peningkatan konektivitas wilayah.
PPU mengusulkan pembangunan jalan pendekat hingga Jembatan Sungai Puan yang akan menghubungkan wilayah Penajam dengan kawasan Bandara VVIP IKN serta Jembatan Pulau Balang.
Di sektor ketahanan pangan, PPU mengajukan pembangunan bendungan gerak dan peningkatan jaringan irigasi teknis di Kecamatan Babulu.
BACA JUGA:
KPU Siapkan Pemutakhiran Data Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029 - ibukotakini.com
Program ini ditujukan untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat, termasuk suplai untuk kawasan IKN yang terus berkembang.
Tak hanya itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah mengusulkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 8 serta rehabilitasi SMAN 2 Waru guna meningkatkan akses layanan pendidikan menengah.
Sementara di sektor sosial dan lingkungan, program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pembangunan pelindung abrasi pantai di kawasan Pantai Corong dan Sungai Parit turut masuk daftar prioritas.
Rangkaian usulan tersebut menjadi bagian dari strategi PPU menangkap peluang ekonomi dari kehadiran IKN, sekaligus memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah penyangga ibu kota baru.***