![Asisten I Pemkab PPU Nicko Herlambang](https://ik.trn.asia/uploads/2024/06/1717858511378.webp)
PPU Usulkan Tambahan Kuota Jargas untuk Atasi Kelangkaan Gas Elpiji
- Saat ini, jumlah pengguna jargas di PPU masih lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna gas elpiji. Sejak tahun 2020, jumlah sambungan jargas di PPU baru mencapai 9.400 sambungan.
Penajam
PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan penambahan kuota jaringan gas (jargas) kepada pemerintah pusat. Hal ini dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji yang masih sering terjadi di wilayah PPU.
Masyarakat PPU, terutama di luar Kecamatan Penajam, sangat membutuhkan jargas. Hal ini dikarenakan akses gas elpiji yang masih terbatas dan sering mengalami kelangkaan.
Asisten I Pemkab PPU, Nicko Herlambang, mengatakan bahwa jargas merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang dialami masyarakat Benuo Taka.
"Jargas ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota," ujar Nicko.
Saat ini, jumlah pengguna jargas di PPU masih lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna gas elpiji. Sejak tahun 2020, jumlah sambungan jargas di PPU baru mencapai 9.400 sambungan.
"Kalau itu sudah ada semua secara otomatis mengurangi beban elpiji," jelas Nicko pada Senin 27 Mei 2024.
BACA JUGA:
- Profil PT Indosino, Perusahaan yang Dapat Proyek Gas Jumbo di PPU - ibukotakini.com
- Bahas Kebutuhan Air Bersih, Pj Bupati PPU Ikuti Pertemuan IPA Sepaku - ibukotakini.com
Pemerintah daerah sebelumnya telah mengusulkan tambahan 15 ribu sambungan jargas ke Kementerian ESDM. Namun, diketahui bahwa Kementerian ESDM tidak lagi menganggarkan pengadaan jargas selama beberapa waktu terakhir.
Nicko menjelaskan bahwa hal ini membuat pemerintah daerah harus mencari solusi lain. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Kita juga bisa menggunakan skema KPBU, tapi itu perlu kajian yang matang," ujarnya.
Pemerintah daerah berharap pengadaan jargas tetap menggunakan APBN seperti sebelumnya, dan pengelolaannya yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kalau tidak mau menambah kuota tabung gas ya kuota jargas kita yang ditambah, artinya ada sekian ribu orang yang terselesaikan," tandasnya. (Adv/Diskominfo PPU)