Prabowo Ancam Cabut IUP Mangkrak, 5 Tambang Punya Cadangan Rp5.400 Triliun

IBUKOTAKINI.COM - Presiden Prabowo Subianto mengancam mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menertibkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026, Kamis (22/10/2026), Prabowo mengungkapkan laporan mengenai lima konsesi tambang yang memiliki cadangan terbukti senilai Rp5.400 triliun atau sekitar 300 miliar dolar AS.

Nilai tersebut, menurut Prabowo, didasarkan pada studi cadangan yang mengacu pada standar JORC (Joint Ore Reserves Committee).

Namun, dia mengingatkan bahwa kekayaan tersebut masih tersimpan di bawah tanah. Pemerintah perlu memastikan potensi sumber daya alam bisa dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA:

Produksi Gas Kaltim Bertambah 290 MMSCFD, Investasi Lapangan Maha US$891 Juta - ibukotakini.com

“Negara kita sangat kaya. Sekarang tinggal kita, pemerintah,” kata Prabowo.

Prabowo Minta Menteri ESDM Tertibkan Konsesi

Prabowo menegaskan, pemberian konsesi tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemerintah harus memastikan pemegang izin memiliki kemampuan dan keseriusan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Dia menyoroti adanya pengusaha yang meminta konsesi tanpa memiliki keahlian operasional di bidang pertambangan. Dalam sejumlah kasus, izin tersebut berpotensi digunakan untuk kepentingan spekulasi, sementara kegiatan usaha tidak berjalan.

Karena itu, Prabowo mengaku telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi yang tidak memiliki aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.

BACA JUGA:

Teluk Balikpapan Mirip Singapura, Rudy Mas’ud Tawarkan ke Investor - ibukotakini.com

Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam merupakan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga desa. Kekayaan negara harus dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Proyek Masela Jadi Sorotan, Jepang Janji Mulai Aktivitas dalam 6 Bulan

Selain pertambangan, Prabowo menyinggung proyek Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang menurutnya belum dikerjakan selama 28 tahun.

Dia menceritakan pertemuannya dengan sejumlah tokoh Jepang untuk menanyakan komitmen pihak Jepang melalui INPEX dalam melanjutkan proyek tersebut.

Prabowo mengatakan, pemerintah membutuhkan kepastian pelaksanaan proyek karena masyarakat masih memerlukan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Dia menyampaikan bahwa pihak Jepang telah berjanji memulai aktivitas dalam waktu enam bulan.

BACA JUGA:

Warga Kaltim Paling Banyak Kerja di Sektor Apa? - ibukotakini.com

“Insyaallah, mereka kemarin hadir dan mereka janji dalam enam bulan akan sudah mulai kegiatan, aktivitas. Ya, kita lihat saja nanti,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah akan melihat realisasi komitmen tersebut.

Pemerintah Diminta Pastikan Kekayaan Alam Produktif

Prabowo menekankan bahwa besarnya kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti pengelolaan yang serius dan bertanggung jawab.

Pemberian izin, menurut dia, harus disertai kepastian bahwa pemegang konsesi mampu menjalankan kegiatan usaha. Dengan begitu, potensi sumber daya alam tidak sekadar menjadi kekayaan di atas kertas, tetapi bisa mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.***