Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan langkah pemerintah atasi penurunan bursa saham. (Foto: Ekonomi)
Ekbis

Prabowo Perintahkan Reformasi Total Bursa

  • Pemerintah Akomodasi MSCI, Putuskan Free Float 15 Persen
Ekbis
Ferry Cahyanti

Ferry Cahyanti

Author

IBUKOTAKINI.COM - Di tengah gejolak pasar bursa Idonesia  pada akhir Januari 2026, Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan membiarkan pasar modal nasional rapuh, apalagi dipermainkan. 

Negara turun tangan untuk memastikan integritas, stabilitas, dan kredibilitas bursa tetap terjaga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih sangat solid.

Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,04 persen pada kuartal ketiga, inflasi berada dalam rentang APBN, cadangan devisa hingga Desember mencapai USD156,5 miliar atau setara 6,2 bulan impor. 

BACA JUGA:

IHSG Bergejolak, Iman Rachman Mundur dari Kursi Dirut BEI

Defisit fiskal tetap terjaga di bawah 3 persen, pertumbuhan kredit mencapai 9,6 persen, dana pihak ketiga tumbuh double digit 13,83 persen, capital adequacy ratio berada di level kuat 25,87 persen, dan rasio utang terhadap PDB masih di bawah ambang batas 60 persen.

“Kondisi makro ekonomi kita kuat,” tegas Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.

Tak berhenti di situ, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal. 

Arahan tersebut mencakup demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham.

BACA JUGA:

Trading Derivatif Kripto Melejit

Targetnya jelas: pasar modal Indonesia harus sejajar dengan bursa modern dunia—transparan, likuid, dan berintegritas.

Pemerintah juga mengirim sinyal keras terhadap praktik spekulatif dan manipulatif. Tidak ada ruang bagi manipulasi harga saham yang merugikan investor dan merusak reputasi Indonesia di mata dunia. 

Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan menindak tegas setiap pelanggaran peraturan bursa, POJK, maupun perundang-undangan sektor jasa keuangan, dengan dukungan penuh Pemerintah dan tanpa intervensi.

Di tengah masa transisi kepemimpinan, stabilitas operasional pasar modal juga dipastikan aman. 

BACA JUGA:

Proyek Balikpapan Masuk Agenda Pengembangan APLN

Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI agar seluruh fungsi regulasi, perdagangan, dan pengawasan berjalan normal tanpa kekosongan kepemimpinan, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance dan praktik terbaik internasional.

“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, ‘Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. 

Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia’,” pungkas Airlangga.

BACA JUGA:

Mudahnya Investasi Saham AS untuk Pemula

Sejumlah pejabat strategis turut hadir, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, hingga jajaran OJK, BEI, dan KSEI. ***