Prabowo Ungkap 290 BUMN Sudah Ditutup, Target Akhir 2026 Tinggal 300

IBUKOTAKINI.COM — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran perusahaan pelat merah. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan, pemerintah menemukan jumlah BUMN mencapai 1.074 perusahaan ketika melakukan penataan melalui Danantara. Jumlah tersebut mencakup perusahaan yang memiliki anak usaha, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan.

"Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, (ternyata) 1.074," kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menunjukkan struktur BUMN selama ini terlalu gemuk. Pemerintah juga menemukan sejumlah perusahaan negara yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian.

Prabowo: BUMN Bukan Milik Direksi atau Komisaris

Prabowo menegaskan BUMN merupakan aset milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, perusahaan negara tidak boleh diperlakukan sebagai milik direksi, komisaris, ataupun menjadi sumber dana bagi penguasa.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," ujarnya.

Prabowo juga menyoroti dugaan praktik pengelolaan BUMN yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, dia membuka kemungkinan perlunya mekanisme khusus untuk mengusut pengelolaan perusahaan negara pada masa lalu.

Ia menyebut pemerintah dapat menghadapi persoalan besar jika seluruh kasus pengelolaan BUMN pada masa lalu dibuka sekaligus.

Karena itu, Prabowo menyampaikan gagasan pemberian semacam amnesti khusus bagi pihak yang mengakui kesalahan dan bersedia bertobat. Namun, keputusan mengenai hal tersebut diserahkan kepada wakil rakyat di DPR.

750 BUMN Lebih Akan Ditutup?

Setelah 290 BUMN ditutup, pemerintah masih akan melakukan perampingan terhadap ratusan perusahaan negara lainnya.

Prabowo menargetkan pada akhir Desember 2026 jumlah BUMN yang dipertahankan paling banyak hanya 300 perusahaan.

"Sebanyak 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan," tegasnya.

Dengan target tersebut, pemerintah akan memangkas struktur BUMN secara signifikan dari jumlah yang ditemukan ketika proses penataan dimulai.

Prabowo bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.

Pangkas BUMN, Pemerintah Klaim Hemat Rp50 Triliun

Efisiensi BUMN disebut telah memberikan penghematan yang signifikan bagi negara.

Prabowo mengatakan, dari perampingan jumlah perusahaan negara, pemerintah saat ini telah menghemat biaya overhead lebih dari Rp50 triliun.

Penghematan tersebut antara lain berasal dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, hingga perjalanan dinas.

"Hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun," kata Prabowo.

Pemerintah menargetkan penghematan tersebut terus meningkat hingga lebih dari Rp70 triliun pada 31 Desember 2026.

Rp70 Triliun untuk Kepentingan Rakyat

Prabowo menilai efisiensi BUMN harus memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Dia mencontohkan anggaran hasil penghematan dapat dialihkan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan dan pendidikan hingga menyediakan rumah bagi masyarakat.

"Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan," ujarnya.

Prabowo juga memberikan apresiasi kepada jajaran Danantara dan tim pemerintah yang terlibat dalam proses restrukturisasi tersebut.

Penataan BUMN menjadi bagian dari agenda pemerintah melalui Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Danantara sebagai dana kedaulatan atau Sovereign Wealth Fund Indonesia. Dari proses penataan tersebut, pemerintah menemukan struktur BUMN yang jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Prabowo menegaskan hanya BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi rakyat yang akan dipertahankan.

Kebijakan ini sekaligus menandai perubahan besar dalam pengelolaan perusahaan negara. Pemerintah kini mendorong struktur BUMN yang lebih ramping, efisien, produktif, dan berorientasi pada penciptaan nilai bagi masyarakat.

Jika target pemerintah tercapai, jumlah BUMN pada akhir 2026 akan jauh lebih sedikit dibandingkan 1.074 entitas yang ditemukan saat proses penataan dimulai.***