Produksi Perikanan Kaltim Capai 455 Ribu Ton, DKP Siapkan Zona Khusus Nelayan
- Siapkan Tiga Langkah Strategis
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan penataan ruang laut untuk melindungi wilayah tangkap nelayan di tengah meningkatnya aktivitas pelayaran dan investasi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kebijakan ini dinilai penting mengingat perairan Kaltim memiliki potensi ekonomi besar. Selain menjadi jalur logistik, kawasan pesisir menopang kehidupan sekitar 7.600 nelayan yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, Irhan Hukmaidy, menegaskan pengelolaan ruang laut harus memperhatikan keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi. Pembangunan tidak boleh menghilangkan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya perairan.
Hal tersebut disampaikan Irhan saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema penyatuan dan penataan ruang perairan di Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Kerapu, Jalan Kusuma Bangsa, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA:
"Perairan pesisir kita adalah ruang hidup bagi ribuan nelayan. Penyusunan kebijakan tata ruang laut harus berbasis data faktual dan tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat pesisir. Jangan sampai pembangunan justru memicu konflik pemanfaatan ruang dan berujung pada marjinalisasi masyarakat lokal," ujar Irhan.
Produksi Perikanan Kaltim Capai 455 Ribu Ton
Potensi ekonomi kelautan Kaltim menjadi salah satu alasan pentingnya penataan ruang perairan. Berdasarkan data DKP Kaltim yang diolah dalam dokumen RPJMD Kaltim 2025–2029, produksi perikanan pada 2024 mencapai 455.442 ton.
Jumlah tersebut terdiri atas 240.751 ton perikanan budidaya dan 214.691 ton perikanan tangkap. Produksi itu meningkat dibandingkan 2023 yang tercatat 411.262 ton.
Kaltim juga memiliki wilayah laut sekitar 3,99 juta hektare. Potensi tersebut membuka peluang pengembangan perikanan tangkap, budidaya laut, dan industri pengolahan hasil perikanan.
BACA JUGA:
Sejumlah komoditas bernilai ekonomi yang berkembang di kawasan pesisir antara lain udang, kepiting, ikan laut, moluska, teripang, dan rumput laut. Ekosistem mangrove, terumbu karang, serta padang lamun turut menjadi penopang keberlanjutan sumber daya tersebut.
Besarnya potensi ini membutuhkan pengaturan ruang yang terintegrasi. Wilayah tangkap nelayan, kawasan budidaya, jalur pelayaran, dan area konservasi harus memiliki batas pemanfaatan yang jelas agar tidak memicu konflik.
DKP Kaltim Siapkan Tiga Langkah Strategis
Irhan menyoroti meningkatnya tekanan terhadap ruang laut seiring aktivitas pelayaran logistik menuju IKN. Tanpa pemetaan yang akurat, jalur pelayaran berisiko bersinggungan dengan wilayah tangkap nelayan tradisional.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, DKP Kaltim mendorong tiga langkah strategis.
Pertama, memperkuat integrasi perizinan, khususnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Penyederhanaan perizinan lintas instansi, termasuk untuk pariwisata bahari, diharapkan memberikan kepastian bagi investor.
BACA JUGA:
Kedua, mengembangkan kawasan konservasi produktif berbasis masyarakat. Konsep ini menggabungkan perlindungan ekosistem dengan kegiatan ekonomi melalui ekowisata, rehabilitasi mangrove, dan perlindungan daerah pemijahan ikan (spawning ground).
Ketiga, menetapkan zonasi khusus bagi nelayan tangkap. Kebijakan ini bertujuan menjamin keamanan dan kepastian wilayah melaut agar nelayan tradisional tidak tersisih oleh aktivitas ekonomi lainnya.
"Kita harus memberikan kedaulatan penuh kepada nelayan kita melalui jaminan zonasi tangkap yang jelas," tegas Irhan.
Pengawasan Laut Kaltim Manfaatkan Teknologi Satelit
DKP Kaltim juga menyiapkan transformasi digital untuk meningkatkan pengawasan perairan. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah pemanfaatan teknologi pemantauan kelautan (marine monitoring) berbasis satelit.
BACA JUGA:
Teknologi tersebut dapat membantu mendeteksi anomali aktivitas di laut sekaligus mengidentifikasi praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).
Irhan berharap hasil diskusi dan pemetaan pesisir dapat menjadi peta jalan pengembangan ekonomi perikanan Kaltim. Dengan perencanaan yang tepat, investasi dan aktivitas pelayaran dapat berkembang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun mata pencaharian nelayan.
"Birokrasi hadir untuk melayani masyarakat. Semua upaya memperbaiki tata kelola ruang laut ini pada akhirnya harus berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir Kalimantan Timur," pungkasnya.***