
Produsen Nestle Pure Life dan VICA Digugat PKPU, Nilai Klaim Capai Rp3,63 Miliar
- Berawal dari Sengketa Proyek Pembangunan Pabrik
Ekbis
IBUKOTAKINI.COM – PT Akasha Wira International Tbk (ADES), perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) Nestle Pure Life dan VICA, menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Permohonan PKPU tersebut diajukan PT Megaland Infra Perkasa dengan nilai tagihan mencapai Rp3,63 miliar. Perkara ini terdaftar dengan nomor 340/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Jkt.Pst.
Manajemen Akasha Wira International membenarkan adanya permohonan tersebut melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 18 November 2026.
Dalam surat bernomor 250/ER/LEG-SRT/AWI/XI/2026, Presiden Direktur Akasha Wira International Fany Soegiarto menyatakan perseroan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
BACA JUGA:
"Perseroan saat ini tengah mempelajari pokok permohonan tersebut secara seksama bersama tim internal dan kuasa hukum Perseroan," kata Presiden Direktur ADES, Fany Soegiarto.
Berawal dari Sengketa Proyek Pembangunan Pabrik
Permohonan PKPU tersebut berawal dari hubungan kerja sama antara Akasha Wira International sebagai pemberi kerja dan PT Megaland Infra Perkasa sebagai kontraktor.
Keduanya terlibat dalam pekerjaan konstruksi proyek perluasan pabrik atau Factory Expansion Line milik Akasha yang berlokasi di Cibinong, Jawa Barat.
Namun, dalam pelaksanaannya, pekerjaan konstruksi dihentikan untuk menjalani evaluasi dan audit secara menyeluruh.
Langkah tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan perhitungan tagihan serta ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang dipersyaratkan.
BACA JUGA:
Perselisihan komersial dan kontraktual itu sebelumnya juga telah masuk ke ranah hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 928/Pdt.G/2026/PN.Jak.Sel.
Di tengah proses penyelesaian sengketa perdata tersebut, PT Megaland Infra Perkasa kemudian mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Akasha memandang persoalan tersebut sebagai sengketa perdata biasa akibat perbedaan nilai tagihan, bukan sebagai indikasi perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
Akasha Bantah Klaim Rp3,63 Miliar sebagai Utang Final
Terkait nilai kewajiban yang menjadi dasar permohonan PKPU, Fany Soegiarto menjelaskan angka Rp3.631.948.975,22 merupakan klaim sepihak dari PT Megaland Infra Perkasa.
“Perseroan menyatakan nilai tersebut masih dalam proses evaluasi dan koreksi karena belum mencerminkan penyelesaian kontraktual serta hasil verifikasi mutu pekerjaan secara final,” jelas Fany Soegiarto.
BACA JUGA:
Jika dibandingkan dengan kondisi keuangan perusahaan, nilai klaim tersebut setara dengan 0,09 persen dari total ekuitas, 0,07 persen dari total aset, dan 0,30 persen dari total liabilitas.
Meski masih mempermasalahkan nilai tagihan, Fany Soegiarto menyatakan akan membentuk provisi atau pencadangan sebesar Rp3,63 miliar.
Pencadangan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak keuangan yang mungkin muncul dari perkara tersebut.
Manajemen menegaskan pembentukan provisi bukan berarti perseroan mengakui kebenaran maupun besaran tagihan yang diajukan PT Megaland Infra Perkasa.
"Perseroan juga memastikan bahwa kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya tetap terjaga," jelas Fany Soegiarto .
Akasha Sebut Gugatan PKPU Tak Berdampak Material
Menghadapi proses hukum tersebut, Akasha telah menunjuk tim kuasa hukum untuk mewakili dan mendampingi perseroan.
Tim hukum akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dari sisi bisnis, manajemen memperkirakan permohonan PKPU tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha (going concern) perusahaan.
Pertimbangan tersebut didasarkan pada relatif kecilnya nilai perkara dibandingkan total ekuitas, aset, dan liabilitas perseroan.
Akasha juga memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Perseroan menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara, berkoordinasi dengan tim hukum, serta mengambil langkah antisipasi terhadap potensi dampak yang mungkin timbul.***
