Program Peremajaan Kelapa Sawit, Pemerintah Gelontorkan Rp8,5 Triliun

JAKARTA, IBUKOTAKINI.COM - Dorong produktivitas kebun sawit rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan hingga 2023, pemerintah telah salurkan dana senilai Rp8,5 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Selama 2017-2023, pemerintah telah membantu meremajakan kebun rakyat seluas 306 ribu hektare (ha) yang manfaatnya telah dirasakan oleh 134 ribu petani.

“Namun ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi,” ujar Airlangga dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit dalam keterangan resmi pada Jumat, 8 Desember 2023 di Jakarta.

Airlangga menilai, industri kelapa sawit merupakan industri andalan Indonesia yang perlu diakselerasi lagi. Saat ini nilai ekspor sawit merupakan andalan Indonesia dengan nilai mencapai US$29,66 miliar atau sekitar Rp459,67 triliun (kurs Rp15.498) di tahun 2022. Dengan nilai tersebut, sawit menjadi ekspor terbesar bersama dengan nikel.

Pada 2022, produksi minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 46,82 juta ton, dengan luas perkebunan sawit rakyat mencapai 6,21 juta ha atau 40,51 persen dari total area perkebunan sawit di Indonesia. Lebih dari 16 juta ton sawit dihasilkan oleh petani rakyat.

Pemerintah juga melakukan upaya lain melalui program sarana prasarana dengan memberikan bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani sawit, Airlangga mengungkapkan pihaknya telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan kepada lebih dari 7.000 orang pada tahun 2023, dengan total dana mencapai Rp127 miliar.

BACA JUGA:

• Beri Wawasan Produk Turunan Minyak Sawit, SBRC IPB University Sosialisasi ke Pelajar Balikpapan - ibukotakini.com
• Perkebunan Kalimantan Timur Didominasi Kelapa Sawit - ibukotakini.com

Airlangga juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) dan menekankan sejumlah aspek penting yang harus segera diselesaikan oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), terutama berkaitan dengan verifikasi data kelangsungan lahan dan Sertifikasi ISPO.

Saat ini, terdapat minimal tiga aspek krusial yang menjadi tantangan ke depan bagi industri sawit Indonesia. Pertama, kebijakan EUDR memiliki potensi untuk mengeluarkan petani sawit dari rantai pasok global. Kedua, General Data Protection Regulation mewajibkan semua petani dengan produk yang menjadi target EUDR untuk menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum terkait perlindungan data. Ketiga, EUDR akan mengelompokkan negara dalam tiga kategori resiko: rendah, sedang, dan tinggi.

Airlangga juga menyampaikan pemerintah bersama dengan Malaysia, melakukan sebuah misi bersama pada bulan Mei 2023 untuk mengekspresikan keberatan terhadap EUDR. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, didirikan Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan untuk memastikan implementasi EUDR tidak merugikan negara-negara produsen.

“Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan,” ujar Airlangga.

Airlangga menekankan urgensi penyelesaian verifikasi data kelangsungan lahan dan Sertifikasi ISPO. Pentingnya peningkatan Sertifikasi ISPO ditegaskan mengingat pada tanggal 6 Desember 2023, tercatat adanya 819 sertifikat yang diterbitkan, di mana 107 di antaranya diperoleh oleh perkebunan sawit rakyat dengan total luas 426.000 hektar.

Fakta jumlah sertifikasi ISPO yang rendah untuk perkebunan sawit rakyat telah mendorong pemerintah untuk merubah regulasi. Pemerintah akan memberikan bantuan biaya untuk sertifikasi ISPO pada perkebunan sawit rakyat. Bantuan tersebut mencakup berbagai aspek seperti Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan atau Penilikan.

Airlangga juga menekankan agar tim APKASINDO dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait verifikasi data kelangsungan lahan dan sertifikasi ISPO dalam waktu satu bulan.

“Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani. 800 ribu hektare, 300 ribu petani,” ujar Airlangga. (Trenasia.com)