Rakerkonprov Apindo Kaltim 2026: Shinta Kamdani Ungkap Tantangan Ekonomi Kaltim

IBUKOTAKINI.COM – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur harus mampu diterjemahkan menjadi lapangan kerja yang produktif, usaha yang lebih kuat, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas.

Pesan tersebut disampaikan Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) DPP APINDO Kalimantan Timur 2026, Jumat (2/10/2026).

Shinta mengatakan dunia usaha menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari fragmentasi ekonomi global, dinamika geopolitik, biaya produksi dan logistik, energi, regulasi hingga daya beli masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, dunia usaha tidak bisa hanya menjadi penonton. Pengusaha, menurutnya, harus ikut menjaga agar perekonomian tetap tumbuh sekaligus menciptakan kesempatan kerja.

BACA JUGA:

APINDO Investment Unit Buka Akses Investasi bagi Perusahaan Daerah - ibukotakini.com

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan angka. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang lebih produktif, usaha yang lebih kuat, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas,” kata Shinta dalam sambutan yang dibacakan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Muliawan Margadana.

Ekonomi Kaltim Tumbuh 3,35 Persen

Shinta menilai posisi Kalimantan Timur semakin strategis dalam perekonomian nasional. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Kaltim tercatat tumbuh 3,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pada periode yang sama, Kaltim memberikan kontribusi 46,70 persen terhadap pembentukan nilai tambah regional Pulau Kalimantan.

Pertumbuhan tersebut antara lain ditopang sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 13,79 persen, menjadi pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.

BACA JUGA:

APINDO Kaltim Peringatkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Tekan Lapangan Kerja - ibukotakini.com

Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 6,72 persen.

“Ini menunjukkan bahwa meskipun tantangannya besar, mesin ekonomi Kalimantan Timur masih bergerak,” ujar Shinta.

Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut masih menghadapi pekerjaan rumah di sektor ketenagakerjaan.

Pada Mei 2026, jumlah pengangguran di Kaltim mencapai sekitar 101 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,24 persen.

Di sisi lain, pekerja sektor informal masih mencapai sekitar 893 ribu orang atau 44,39 persen dari total penduduk yang bekerja.

BACA JUGA:

4 Dubes dan 6 Menteri Dijadwalkan Hadir di Rakerkonas APINDO 2026 Makassar - ibukotakini.com

Menurut Shinta, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

APINDO Diminta Berbasis Data

Dalam Rakerkonprov APINDO Kaltim 2026, Shinta juga mendorong penguatan peran organisasi pengusaha dalam merespons berbagai persoalan dunia usaha di daerah.

Ia menekankan APINDO tidak cukup hanya menjadi organisasi advokasi, tetapi harus berkembang menjadi knowledge-driven organization atau organisasi yang menjadikan pengetahuan dan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Karena itu, persoalan yang dihadapi pengusaha di daerah perlu dihimpun secara sistematis, mulai dari hambatan perizinan, tingginya biaya berusaha (high cost of doing business), persoalan ketenagakerjaan, iklim investasi hingga dinamika produksi berbagai sektor usaha.

BACA JUGA:

Penetapan Kenaikan UMP 2025, Apindo Minta Penjelasan - ibukotakini.com

“Data menjadi rekomendasi. Dan rekomendasi harus kita dorong menjadi kebijakan,” tegasnya.

Menurut Shinta, pendekatan berbasis data tersebut menjadi salah satu dasar penguatan Kanal dan Task Force Debottlenecking APINDO. Dengan mekanisme tersebut, persoalan yang muncul di daerah diharapkan tidak berhenti sebagai keluhan dunia usaha, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan di tingkat nasional.

Delapan Agenda APINDO Kaltim

Shinta juga menggarisbawahi sejumlah agenda yang perlu dikawal APINDO Kalimantan Timur. Fokus tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja layak dan berkelanjutan, penguatan isu ketenagakerjaan, deregulasi dan penurunan biaya berusaha, serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Selain itu, APINDO didorong memperkuat keanggotaan hingga kabupaten dan kota, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta memastikan agenda strategis hasil Rakerkonas APINDO dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

BACA JUGA:

RAPBD-P PPU 2026 Disetujui, Bupati Mudyat Ingatkan OPD Pengelolaan Anggaran - ibukotakini.com

Sejumlah program nasional yang disebut antara lain Task Force Debottlenecking, APINDO UMKM Merdeka, APINDO Investment Unit, Joint Task Force IEU-CEPA, Roadmap Perekonomian APINDO, Gerakan Pengusaha Mengajar, GAS KIPAS Stunting, dan APINDO Training Centre.

Shinta menegaskan agenda nasional APINDO harus memiliki dampak nyata di daerah.

“Agenda nasional baru akan berarti ketika manfaatnya terasa di lapangan,” ujarnya.

Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja Harus Bersinergi

Shinta juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Ia mengutip semangat “Ruhui Rahayu” sebagai gambaran bahwa kemajuan Kaltim harus dibangun melalui harmoni dan kebersamaan.

Menurutnya, pemerintah berperan menghadirkan kepastian dan ekosistem usaha, dunia usaha menciptakan investasi, produktivitas dan lapangan kerja, sementara pekerja berkontribusi melalui keterampilan, tenaga dan inovasi.

BACA JUGA:

8 Teman Tuli Balikpapan Dilatih Jadi Barista, Buka Peluang Kerja Baru - ibukotakini.com

Ketiga unsur tersebut, kata Shinta, harus berjalan bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Rakerkonprov APINDO Kaltim 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempertegas posisi APINDO sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha, investasi dan ketenagakerjaan di Kalimantan Timur.***