Rapat Paripurna, Fraksi Golkar Include Hanura DPRD Balikpapan Kritisi Penyerapan Anggaran

IBUKOTAKINI.COM – DPRD Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun Anggaran 2021, pada Senin 18 April 2022. Paripurna dilaksanakan secara virtual. 

Rapat paripurna tersebut menindaklanjuti agenda paripurna sebelumnya di mana Wali Kota telah menyampaikan penjelasannya terkait LKPJ Tahun Anggaran 2021 pada minggu lalu. 

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Budiono didampingi Subari yang juga Wakil Ketua DPRD dan dihadiri 35 anggota DPRD Balikpapan. Dihadiri pula dari Pemkot Balikpapan Pj Sekretaris Daerah Muhaimin yang mewakili Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud SE, ME. Hadir pula Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Syaiful Bahri bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah secara virtual. 

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengungkapkan penyampaian pemandangan fraksi DPRD Balikpapan tersebut tindak lanjut dari agenda rapat paripurna Nota Penjelasan LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2021 minggu lalu.

“LKPJ yang dilaporkan sebagai wujud peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan yang mewajibkan daerah untuk menyerahkan LKPJ,” papar Politisi PDI Perjuangan ini. 

• https://ibukotakini.com/read/pembangunan-ikn-baru-dialokasikan-rp-30-triliun-dari-apbn-2023
• https://ibukotakini.com/read/transkon-jaya-catat-kinerja-positif-kuartal-pertama-2022
• https://ibukotakini.com/read/satgas-rafi-pertamina-dimulai-pertamina-tambah-harian-stock-bbm

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan bahwa perekonomian Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan pada tahun lalu. 

“Berbagai keberhasilan telah diperoleh pada tahun 2021, termasuk perekonomian daerah yang kembali bergeliat,” ujarnya. 

Selanjutnya, tujuh fraksi DPRD Balikpapan menyampaikan pemandangan fraksi yang diwakilkan oleh masing-masing fraksi. 

Fraksi Partai Golongan Karya include Hanura mengkritisi peningkatan dan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kemudian juga menyampaikan penurunan dana bagi hasil yang mempengaruhi pendapatan daerah. 

“Fraksi kami juga mengkritisi penyerapan anggaran tahun 2021 lalu di bawah 90 persen. Di mana seharusnya dalam kondisi pandemi penyerapan anggaran dapat di atas itu. Karena belanja modal pemerintah salah satu untuk menggerakkan roda ekonomi daerah,” ungkap Sekretaris Fraksi Golkar include Hanura Neli Turalo. 

Selanjutnya rapat paripurna juga mengagendakan Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan dengan agenda Penyampaian Raperda di Luar Propemperda tahun 2022.

Di mana dalam paripurna Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Balikpapan menandatangani berita acara persetujuan bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022.