
Ratusan Truk Kepung DPRD, Sopir dan Mahasiswa Bawa 8 Tuntutan Soal Solar
- Delapan tuntutan utama Sopir truk dan Mahasiswa
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Terlihat sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, tepat di kawasan kantor DPRD Kota Balikpapan, ratusan truk tampak terparkir berjejer pada Senin (4/5/2026).
Dari arah Kilometer 13 hingga Kilometer 15, armada datang bergelombang. Bukan sekadar konvoi, mereka membawa keresahan lama, antrean solar subsidi yang tak kunjung terurai.
Aksi yang melibatkan sopir truk dan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini diikuti sekitar 150 hingga 180 armada dari berbagai wilayah Balikpapan.
Kehadiran kendaraan besar tersebut sempat memicu kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.
Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, mengatakan sebanyak 244 personel diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi.
Di mana sejak awal pihak kepolisian telah mencoba memfasilitasi massa agar tidak membawa kendaraan besar ke lokasi.
“Namun massa tetap memilih menggunakan armada masing-masing, sehingga kami lakukan penataan agar tidak mengganggu kepentingan umum,” terangnya.
BACA JUGA:
Respons Pertamina atas Demo Sopir Truk, Kuota Solar Jadi Perhatian - ibukotakini.com
Ia menjelaskan, pengamanan dilakukan dengan sistem berlapis, mulai dari pengaturan jalur hingga pembatasan kendaraan di titik tertentu.
Meski sempat terjadi kepadatan, kondisi di lapangan disebut masih terkendali.
“Penyampaian pendapat tetap berjalan, tetapi pengguna jalan lain juga harus tetap bisa beraktivitas,” imbuhnya.
Dalam aksi tersebut, massa menilai antrean panjang di SPBU mencerminkan lemahnya tata kelola energi. Di SPBU Kilometer 15, kuota solar disebut bisa mencapai 24 ton atau sekitar 24.000 liter per hari. Namun antrean tetap mengular hingga akhir waktu operasional.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya penyimpangan, termasuk penimbunan yang menyebabkan distribusi tidak merata. Dampaknya pun meluas, mulai dari meningkatnya biaya logistik, terganggunya mobilitas, hingga potensi konflik sosial di lapangan.
Dalam aksinya, mereka memaparkan delapan tuntutan utama. Pertama, mendesak aparat penegak hukum memaksimalkan pengawasan serta menindak tegas penimbunan BBM subsidi.
BACA JUGA:
Apa Tuntutan Sopir Truk Balikpapan yang Demo Hari Ini? - ibukotakini.com
Kedua, meminta penambahan SPBU di beberapa titik untuk mengurai kepadatan yang terpusat di Kilometer 13 dan 15.
Ketiga, mendesak pembukaan kembali SPBU Kilometer 9 khusus untuk bus dan travel.
Keempat, memprioritaskan distribusi solar bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal agar lebih tepat sasaran.
Kelima, mendesak Polresta Balikpapan dan Polda Kaltim menuntaskan dugaan keterlibatan oknum dalam penimbunan solar.
Keenam, meminta pembukaan SPBU 24 jam di titik strategis.
Ketujuh, mendesak BPH Migas mengevaluasi kuota BBM subsidi di Balikpapan.
Kedelapan, meminta Gubernur Kalimantan Timur turun tangan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat.
BACA JUGA:
Buat Pelajar sampai Dosen, Service Motor di Astra Motor Kaltim Cuma Rp50 Ribu - ibukotakini.com
“Kita akan agendakan berangkat ke Jakarta bersama perwakilan, karena kebijakan ini tidak semuanya ada di daerah,” kata Alwi.
Koordinator aksi dari PMII Balikpapan, Hijir Ismail Aziz, menegaskan persoalan ini bukan hal baru. Ia menyebut perbaikan pernah terjadi, namun tidak bertahan lama.
“Dulu sempat membaik, tapi hanya sekitar dua minggu. Setelah itu kembali lagi seperti semula,” ujar Hijir.
Massa pun memberi tenggat waktu kepada pemerintah dan pihak terkait. Jika dalam tujuh hari tidak ada langkah konkret, mereka mengancam akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar.
“Kalau 7 kali 24 jam tidak ada perubahan, kami akan kembali dengan massa lebih banyak,” tutupnya. ***
