RDMP Balikpapan Perkuat Ketahanan Energi, Impor BBM Tertekan

IBUKOTAKINI.COM - Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dinilai menjadi penopang penting ketahanan energi nasional, khususnya dari sisi pengolahan bahan bakar minyak (BBM). 

Kilang senilai Rp123 triliun yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 itu kini menjadi kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 360.000 barel per hari.

Pakar energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, Andi Jumardi, mengatakan RDMP Balikpapan menaikkan kapasitas pengolahan sekitar 100.000 barel per hari. Tambahan kapasitas ini dinilai strategis untuk memperkuat pasokan BBM dalam negeri.

“Dengan adanya RDMP, kapasitas itu naik sekitar 100 ribu barel per hari. Kalau solar saja mungkin bisa terpenuhi, tergantung komposisi produksinya,” kata Andi dalam Diskusi Swasembada di Era Prabowo: Sekadar Wacana atau Sudah Terencana di Balikpapan, Selasa (3/2/2026).

Andi menjelaskan, selama ini konsumsi BBM nasional masih jauh melampaui kapasitas kilang domestik. Konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas pengolahan kilang baru sekitar 1,1 juta barel per hari. 

Meski begitu, tambahan kapasitas dari RDMP dinilai menjadi langkah awal yang krusial untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

BACA JUGA:

DPR Pastikan Kesiapan RDMP Balikpapan Menuju Operasi Penuh - ibukotakini.com

Selain aspek pasokan, Andi juga menyoroti efek ekonomi lanjutan dari kehadiran RDMP. Pembangunan dan operasional kilang akan menyerap tenaga kerja dan mendorong konsumsi masyarakat di sekitar kawasan industri, sehingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

“Pekerja tentu meningkatkan konsumsi hariannya dan ini menciptakan efek berantai secara ekonomi,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo. Menurut dia, RDMP Balikpapan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan neraca perdagangan nasional. 

Pasalnya, impor BBM selama ini menjadi salah satu sumber tekanan terhadap nilai tukar dan APBN.

“Impor BBM dibayar dengan dolar. Kalau impor berkurang, tekanan terhadap APBN dan nilai tukar juga ikut berkurang,” kata Purwadi.

Ia menambahkan, pengalaman krisis ekonomi 1998 menunjukkan tingginya impor energi dapat memperbesar tekanan fiskal saat nilai tukar melemah. Karena itu, Purwadi menilai RDMP harus diikuti pembangunan kilang serupa di daerah lain jika target swasembada energi ingin benar-benar tercapai.

BACA JUGA:

DPRD Berharap RDMP Jadi Peluang Ekonomi Balikpapan - ibukotakini.com

“Menurut saya RDMP Balikpapan belum cukup. Kalau ingin menekan impor secara signifikan, harus ada lebih banyak kilang. Yang penting, daerah jangan hanya jadi penonton. Manfaat ekonomi lokal, termasuk penyerapan tenaga kerja, harus diatur lewat kebijakan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul, menilai RDMP Balikpapan merupakan jembatan awal menuju swasembada energi nasional. Namun, ia mengingatkan agar daerah penghasil sumber daya alam tidak hanya menanggung dampak lingkungan jangka panjang, tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.

“Daerah penghasil sumber daya alam harus mendapat perlakuan khusus. Eksploitasi minyak dan batubara meninggalkan dampak lingkungan jangka panjang. Karena itu, wajar jika daerah penghasil memperoleh kompensasi dan manfaat ekonomi yang lebih besar,” tandasnya.

Dengan kapasitas besar dan nilai investasi jumbo, RDMP Balikpapan diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus fondasi menuju swasembada energi. ***