Realisasi APBN dan Perpajakan di Kaltim hingga Juli 2024: Tantangan dan Peluang

BALIKPAPAN - Pada Triwulan II-2024, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat sebesar 5,85 persen secara year-on-year (yoy). Angka ini menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan Triwulan I-2024 yang mencapai 7,26 persen yoy. Meskipun demikian, Kaltim tetap menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian regional di Pulau Kalimantan, dengan kontribusi sebesar 47,77 persen dari nilai tambah regional.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim, M. Syaibani, memaparkan bahwa dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi sebesar 36,68 persen. 

“Sementara sisi pengeluaran, kontribusi terbesar pada PDRB berasal dari ekspor barang dan jasa, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya dalam Press Conference terkait capaian APBN KiTa Tingkat Regional Capaian Bulan Agustus 2024 pada Selasa, 27 Agustus 2024 di Gedung Keuangan Negara Balikpapan.

Pertumbuhan ekonomi di Triwulan II-2024 tidak hanya terjadi di Kaltim, tetapi juga di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan. Namun, perlambatan pertumbuhan di Kaltim tidak lepas dari dinamika harga komoditas unggulan seperti batubara, minyak bumi, dan kelapa sawit. Sepanjang tahun 2024, harga komoditas ini cenderung stabil dan mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BACA JUGA:

• Power Fund Series (PFS) Jamin Keamanan Investasi - ibukotakini.com
• ASUS Perkenalkan Perangkat Komputasi Terbaru dengan Dukungan Intel vPro - ibukotakini.com

Pengaruh Harga Komoditas dan Inflasi

Pada Triwulan II-2024, harga batubara sempat mengalami kenaikan akibat peningkatan permintaan di Asia Tenggara dan Asia Selatan, menyusul gelombang panas yang melanda kawasan tersebut dan meningkatkan kebutuhan listrik untuk pendingin ruangan. Di sisi lain, harga minyak bumi sedikit naik dipengaruhi oleh kebijakan OPEC+ yang memperpanjang pemotongan produksi hingga tahun 2025 serta eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina-Rusia. Harga crude palm oil (CPO) juga mengalami tren kenaikan sejak awal tahun, didorong oleh peningkatan permintaan untuk biodiesel B35 di dalam negeri, serta penurunan produksi akibat fenomena El Nino.

Tingkat inflasi di Kaltim pada Juli 2024 mencapai 2,18 persen yoy, didorong oleh kenaikan sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Realisasi APBN dan Perpajakan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim mencatat bahwa realisasi APBN di Kalimantan Timur hingga 31 Juli 2024 mencapai Pendapatan Negara sebesar Rp20,77 triliun (43,65 persen dari target), yang mengalami kontraksi sebesar 12,36 persen yoy. 

“Belanja Negara tercatat sebesar Rp36,22 triliun (39,12 persen dari pagu), dengan pertumbuhan signifikan sebesar 54,11 persen yoy,” sebutnya.

Dia menyebut penurunan harga komoditas, terutama batubara dan CPO, turut mempengaruhi penerimaan perpajakan di Kaltim, yang terealisasi sebesar Rp18,85 triliun (41,14 persen dari target), turun 16,19 persen yoy. 

“Meski demikian, penerimaan Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh signifikan, mencapai Rp1,92 triliun atau 109,22 persen dari target, didorong oleh peningkatan pendapatan dari jasa kepelabuhan dan layanan pendidikan,” tutur Syaibani.

Belanja dan Transfer ke Daerah

Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Kaltim hingga akhir Juli 2024 mencapai Rp17,53 triliun, tumbuh 36,88 persen yoy, terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 

Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa juga mengalami kenaikan, terutama untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024, program pendidikan tinggi, dan infrastruktur konektivitas.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp18,69 triliun (47,92 persen dari pagu), dengan pertumbuhan 23,89 persen yoy. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 35,45 persen, dipicu oleh kenaikan realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba. ***