Realisasi Pendapatan Kaltim Baru Mendekati 70 Persen, Serapan Fisik 57 Persen

IBUKOTAKINI.COM – Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga penghujung September 2026 baru mendekati 70 persen, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 75 persen.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat langkah untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat realisasi program dan belanja daerah.

Menurut Rudy, peningkatan pendapatan dapat didorong melalui optimalisasi sejumlah sumber penerimaan, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta sumber pendapatan daerah lainnya.

“Sementara, realisasi fisik kita masih sekitar 57 persen. Ini yang akan terus kita kejar agar capaian realisasi bisa terus meningkat sesuai target dan berdampak bagi masyarakat,” kata Rudy, Senin (28/9/2026).

BACA JUGA:

Pendapatan Kaltim Turun Rp883 Miliar, Belanja Daerah Menyusut - ibukotakini.com

Ia menyebut masih berlangsungnya mekanisme APBD Perubahan 2026 serta proses lelang secara administratif menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi serapan anggaran di beberapa OPD.

Rudy meminta proses tersebut segera dituntaskan sehingga pelaksanaan program tidak menumpuk pada akhir tahun. Ia juga menegaskan seluruh pekerjaan yang telah direncanakan untuk 2026 harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

“Jangan sampai ada pekerjaan yang menyeberang ke tahun berikutnya,” tegasnya.

Perubahan APBD Kaltim 2026 Rp14,33 Triliun

Di tengah upaya mempercepat realisasi anggaran, Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim telah menyepakati Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp14,33 triliun.

BACA JUGA:

APBD Perubahan PPU 2026 Capai Rp1,99 Triliun, Ini Rinciannya - ibukotakini.com

Dalam kesepakatan tersebut, target pendapatan daerah mengalami perubahan dari APBD Murni sebesar Rp14,25 triliun menjadi Rp13,36 triliun, atau turun Rp883,59 miliar.

Penyesuaian terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD yang sebelumnya sebesar Rp10,75 triliun turun Rp1,85 triliun menjadi Rp8,89 triliun.

Sebaliknya, pendapatan transfer meningkat dari Rp3,13 triliun menjadi Rp4,33 triliun, atau bertambah Rp1,19 triliun.

Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah turun dari Rp362,03 miliar menjadi Rp135,26 miliar, atau berkurang Rp226,76 miliar.

BACA JUGA:

6 Fraksi Setujui Raperda Perubahan APBD Balikpapan 2026, Beri Sejumlah Catatan - ibukotakini.com

Dari sisi belanja, anggaran pada APBD Murni 2026 sebesar Rp15,15 triliun disesuaikan turun Rp822,16 miliar menjadi Rp14,33 triliun.

Serapan Anggaran Didorong untuk Jaga Ekonomi Kaltim

Rudy menilai percepatan serapan anggaran penting karena belanja pemerintah daerah memiliki kaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Melalui Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah mengarahkan belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif sekaligus memperkuat pelayanan publik.

Prioritas tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Pemerintah juga mengarahkan ruang fiskal melalui efisiensi dan penajaman belanja.

BACA JUGA:

APBD Perubahan Balikpapan 2026: Pendapatan Turun Rp73,77 miliar - ibukotakini.com

Program tersebut mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi produktif dan inklusif.

Pemprov Kaltim juga menyiapkan belanja untuk menangani kebutuhan mendesak dan kondisi darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rudy berharap kerja sama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dapat terus diperkuat agar pelaksanaan APBD berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.***