Realokasi Anggaran Kaltim Mencapai Rp 500 Miliar
Pengelolaan anggaran daerah saat ini diutamakan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM – Sebagai upaya percepatan penanganan virus Corona (Covid-19), berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk penanganan dampak wabah. Salah satunya melakukan realokasi anggaran sesuai arahan Pemerintah Pusat.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim, Jauhar Efendi mengatakan, salah satu yang dilakukan ialah refocusing anggaran. Pengelolaan anggaran daerah saat ini diutamakan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi.
“Besaran awalnya hanya Rp388,58 miliar ditetapkan realokasi penanganan Covid-19 ditingkatkan hingga Rp500 miliar,’ katanya Jauhar selaku pembicara Dialogika "Peran Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19" secara virtual, Sabtu (9/5/2020).
Bahkan, Pemprov sudah melakukan langkah penanganan virus ini, salah satunya menjadikan Bapelkes Dinkes Kaltim sebagai tempat karantina. Begitu pula, jika dibutuhkan Asrama Haji Batakan sebagai tempat karantina.
"Pemprov juga menyiapkan pemenuhan kebutuhan RSUD Abdul Wahab Syahranie Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo sebagai rumas sakit rujukan penanganan Covid-19," jelasnya.
Mengenai jaringan pengaman sosial, saat ini Pemprov sedang melakukan verifikasi dan validasi data usulan Pemkab/Pemkot se Kaltim untuk ditetapkan dalam SK penerima program bantuan sosial masyarakat (BSM) Provinsi Kaltim. Mekanisme penyalurannya, tentu dilakukan secara non tunai agar tepat sasaran.
Terkait kemungkinan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kaltim, Jauhar menyebut kemungkinan bisa diberlakukan. Bahkan jauh sebelumnya sudah menetapkan kebijakan local lockdown atau isolasi terbatas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Hanya saja, karena itu kebijakan pusat sehingga kebijakannya dianulir.
Forum dialog diikuti lebih 90 peserta menghadirkan narasumber Juru Bicara Menteri Pertahanan (Jubir Menhan) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. "Adapun masukan yang diperoleh akan disampaikan ke pimpinan sebagai bahan pendukung pembuatan kebijakan ke depan," jelasnya.