Redam Inflasi, Kaltim Gelar Operasi Pasar Serentak Pekan Depan
- IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah daerah Kalimantan Timur akan kembali melakukan operasi pasar secara serentak di seluruh kota-kabupaten. Kegiatan tersebut merupakan
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah daerah Kalimantan Timur akan kembali melakukan operasi pasar secara serentak di seluruh kota-kabupaten. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari aksi meredam inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan operasi pasar akan digelar pada 7 November 2022.
“Kegiatan itu serentak di kabupaten dan kota se Kaltim dipusatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Sri Wahyuni, disela Rakor Internal Terbatas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim, baru-baru ini.
Kebijakan diambil setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Rapat koordinasi mingguan rutin setiap Senin untuk upaya-upaya pengendalian inflasi di daerah diikuti seluruh gubernur, bupati dan walikota serta Forkopimda provinsi maupun kabupaten dan kota se Indonesia.
BACA JUGA:
- Kaltim Terima 'Hadiah' Rp19,41 Miliar Karena Tekan Inflasi - ibukotakini.com
- Menaker Sampaikan Sinyal Kenaikan UMP Tahun 2023 - ibukotakini.com
Sri Wahyuni sebagaimana dirilis Biro Adpimprov, mengatakan operasi pasar sebagai tindak lanjut, sekaligus upaya dan langkah konkret Pemerintah Provinsi Kaltim mengantisipasi inflasi di daerah melalui organisasi perangkat daerah. Kegiatan lain yang akan dilakukan ialah penyaluran bantuan masyarakat.
Untuk operasi pasar dikoordinatori Biro Perekonomian Setda Prov Kaltim bersinergi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan leading sector Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikuktura Kaltim bersama Dinas Pangan kabupaten dan kota se Kaltim.
Kegiatan didukung Bulog dan beberapa pihak menjual komoditi berupa beras, minyak goreng, telur dan gula, sekaligus akan dibagikan cabai dan sayuran
Selain Dinas Tanaman Pangan kabupaten dan kota, Sekda Sri Wahyuni meminta perusda dan mitra-mitra dinas pertanian juga libatkan, termasuk perusahaan melalui program CSR.
BACA JUGA:
- Tiga Cara Kelola Keuangan Bagi Tagihan Rumah Tangga Meningkat - ibukotakini.com
- Tekan Inflasi, Dinas Perdagangan dan Bulog Diminta Gelar Pasar Murah - ibukotakini.com
"Ini penting dan bisa menjadi report kita secara nasional untuk antisipasi inflasi di daerah," ungkap Sri Wahyuni didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kaltim Iwan Dharmawan
Selain itu, guna pengendalian inflasi dan penanganan dampak inflasi, Pemprov Kaltim bersumber dari dana bantuan sosial dan dana insentif daerah (DID) maupun dana transfer umum (DTU) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) maupun peralatan.
Seperti, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM menyalurkan BLT bagi pelaku UMKM sebanyak 52.421 pelaku se Kaltim senilai Rp200 ribu per orang per bulan, terhitung 3 bulan total Rp600 ribu per orang.
Termasuk bantuan berupa peralatan bagi pelaku usaha yang telah dan sesuai direkomendasikan instansi dari kabupaten dan kota.
Selanjutnya, Dinas Sosial memberikan bantuan kepada 6.996 orang tergabung dalam 93 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui program penambah makan dan minum dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 130 orang.
BACA JUGA:
- Kolaborasi Antar Negara MenJadi Kunci Utama Untuk Hadapi Krisis Global - ibukotakini.com
- Gelar Pangan Murah Berakhir, Gubernur Isran Ingatkan Jaga Inflasi - ibukotakini.com
Bantuan langsung tunai senilai Rp200 ribu per orang dibayar per 3 bulan sebesar Rp600 ribu.
Sementara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) juga menyalurkan bantuan kepada petani peternak (peternak miskin) senilai Rp500 ribu per bulan dibayarkan per triwulan menjadi Rp1,5 juta per orang untuk 7 kabupaten dan kota se Kaltim.
Sedangkan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim untuk bantuan sosial terencana bagi penyandang disabilitas 7.951 orang senilai Rp1 juta per orang meliputi seluruh kabupaten dan kota.
"Dana pusat DID sangat membantu, terutama dalam bentuk peralatan dari produk pangan sampai kerajinan, bisa dilakukan koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang Jasa pengadaannya. Jangan sampai tidak terealisasi. Kan mereka sudah datang," Sekda Sri Wahyuni.