Redam Risiko Inflasi 2026, TPID Uraikan Tantangannya
- TPID menyepakati tiga langkah utama pada 2026, yakni peningkatan ketersediaan pasokan termasuk pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Sejumlah tantangan global hingga regional membayangi prospek harga dan inflasi daerah pada awal 2026.
Ketidakpastian ekonomi global dan tensi geopolitik berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran pemerintah daerah akibat pemotongan dana transfer serta peningkatan operasional SPPG-MBG menuntut kepastian pasokan pangan yang memadai dan berkelanjutan di tengah risiko cuaca ekstrem.
Merespons kondisi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan pada 18 Februari 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.
Pertemuan mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Menjamin Kesinambungan Pasokan dan Pengendalian Harga”.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan bahwa peningkatan operasional SPPG-MBG pada 2026 perlu dimitigasi guna meminimalkan risiko gejolak harga.
“Upaya ini memfasilitasi kerja sama pasokan dengan produsen dan distributor pangan, serta optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG,” ungkapnya dalam paparannya.
BACA JUGA:
32 Lapak Ramaikan Pasar Ramadan Ruko Bandar Balikpapan - ibukotakini.com
Wali Kota Balikpapan selaku Ketua TPID Balikpapan Rahmad Mas’ud mengungkapkan pentingnya penyusunan neraca pangan yang komprehensif, dengan memastikan kebutuhan dan kapasitas produksi lokal.
Selain itu, pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten PPU dan Paser perlu dioptimalkan, termasuk melibatkan Perumda sebagai BUMD pangan.
“Pemanfaatan produk pangan lokal dalam program MBG juga dinilai mampu mendorong dampak ekonomi lebih luas di daerah,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati PPU, Mudyat Noor mengatakan perlunya strategi komprehensif menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
TPID PPU diminta memperkuat pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah telah dilakukan TPID PPU, antara lain monitoring terpadu di pasar tradisional dan toko modern pada 9 dan 12 Februari 2026, Operasi Pasar Murah di Kecamatan Sepaku pada 27 Januari 2026, serta Gerakan Pangan Murah di Desa Karang Jinawi (10 Februari 2026) dan Desa Bukit Subur (12 Februari 2026).
Dari Kabupaten Paser, Wakil Bupati menyampaikan upaya peningkatan produksi melalui program “Paser BERAKSI” (BeteRnak Ayam atasi gejolaK InflaSI).
BACA JUGA:
BI-TPID Kunci Pasokan Pangan MBG agar Inflasi Stabil - ibukotakini.com
Program ini mendorong kenaikan produksi telur ayam ras dan menjadikan Paser sebagai daerah percontohan pengembangan hilirisasi integrasi unggas secara nasional (Danantara). Kabupaten Paser kini menjadi salah satu sentra produksi unggas.
Dalam HLM tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara mitra SPPG-MBG dan produsen atau distributor pangan.
Di Balikpapan, kerja sama melibatkan lima mitra SPPG-MBG dengan enam produsen atau distributor pangan. Di PPU, kerja sama melibatkan empat mitra SPPG-MBG dengan satu produsen tahu.
Sebagai tindak lanjut, TPID menyepakati tiga langkah utama pada 2026, yakni peningkatan ketersediaan pasokan termasuk pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Seperti Ramadhan dan Idul Fitri, penguatan KAD dan optimalisasi peran Perumda sebagai BUMD pangan, serta mendorong fasilitasi kerja sama pasokan secara berkelanjutan antara produsen dan mitra SPPG-MBG.
“Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meredam tekanan inflasi daerah di tengah dinamika global dan nasional yang masih berlanjut,” tambah Robi. ***