Rencana Induk Transportasi Balikpapan Disusun, Bacitra Jadi Bagian Strategis

IBUKOTAKINI.COM - Di tengah perkembangan kota yang kian padat, Pemerintah Kota Balikpapan mulai menyusun arah untuk sistem transportasi yang lebih tertata rapi.

Melalui Rencana Induk Transportasi (RIT), Dinas Perhubungan (Dishub) kini mulai menyiapkan peta jalan yang akan mengatur seluruh moda angkutan kota.

Baik itu dari Balikpapan City Trans (Bacitra), angkot, hingga kendaraan berbasis aplikasi agar bergerak dalam satu sistem yang teratur dan berkelanjutan.

Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Phaturahman, mengatakan RIT menjadi fondasi penting untuk memastikan arah pengembangan transportasi kota berjalan terukur, efisien, dan saling terintegrasi.

"Jadi setiap moda punya peran jelas sesuai kebutuhan kota,” ungkap Fadli, Kamis 9 Oktober 2025.

Rencana induk ini nantinya juga menjadi acuan dalam menentukan jumlah dan kebutuhan moda transportasi di kota minyak. 

Mulai dari bus, angkutan kota (angkut), hingga kendaraan berbasis aplikasi dalam hal ini transportas dalam jaringan (daring) atau transpolrasi online akan diatur melalui satu sistem terpadu.

Ia mencontohkan, untuk kendaraan online, kalau kuota maksimal 100 unit dan sudah ada 80, maka hanya 20 tambahan yang bisa diizinkan.

"Prinsipnya tertib dan sesuai kebutuhan kota,” jelasnya.

Fadli menyebut, pembatasan tersebut juga berlaku untuk angkot, unit yang tidak memenuhi standar kelayakan tak akan diikutkan dalam sistem hingga dilakukan perbaikan.

BACA JUGA:

IIMS Garage Balikpapan 2025 Tawarkan Sensasi Otomotif Berkelas - ibukotakini.com

Selain menjaga ketertiban, kebijakan ini diharapkan mampu menekan kemacetan dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

“Kami tidak bisa bekerja setengah-setengah. Jadi kami harus mampu mengarahkan, menata, dan menghadirkan sistem transportasi yang tertib dan efisien,” tegas Fadli.

Lewat penyusunan RIT, Dishub ingin memastikan setiap moda transportasi berfungsi sesuai kebutuhan wilayahnya, tidak tumpang tindih, tidak berlebihan, dan tetap terintegrasi.

Fadli menegaskan, Dishub berkomitmen agar RIT ini menjadi dasar kebijakan transportasi jangka panjang yang berorientasi pada ketertiban, efisiensi, dan kenyamanan masyarakat.

“Itu cita-cita yang sedang kami bangun,” sebut Fadli.

Disisis lain, terdapat sebuah tantangan diamana masa kerja sama Pemkot dengan Kementerian Perhubungan berlangsung hingga Juli 2027 dan operasional maka selanjutkan akan menjadi ranah Pemkt.

Maka, Dishub juga tengah menghitung kebutuhan biaya operasional Bacitra usai subsidi berakhir. 

"Dari hasil kajian awal, satu koridor Bacitra membutuhkan biaya sekitar Rp12 miliar per tahun, sehingga untuk dua koridor bisa mencapai Rp24 miliar.

Angka tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, mengingat kondisi keuangan saat ini masih fluktuatif, akan tetapi Dishub memastikan hal itu tak menyurutkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan layanan publik.

“Bacitra sudah mendapat tempat di hati warga karena hadir dengan layanan yang nyaman, tertib, dan tepat waktu, jadi kami akan memastikan layanan ini tetap berjalan meski nanti tidak lagi disubsidi,” tambahnya. ***