Ribuan PBI Dicabut, Muhammad Hamid Desak Evaluasi

IBUKOTAKINI.COM - Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid menilai perlunya pendalaman secara serius terkait kebijakan pemutusan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Padahal, keputusan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat kecil yang selama ini sangat bergantung pada jaminan kesehatan dari pemerintah.

Ia menyatakan, program PBI merupakan bentuk perlindungan sosial bagi warga kurang mampu agar tetap memiliki akses layanan kesehatan yang layak. 

Karena itu, setiap kebijakan pemutusan harus disertai kajian komprehensif dan data yang akurat, agar tidak menimbulkan dampak sosial yang luas.

Di Kota Balikpapan, tercatat sekitar 8.000 warga mengalami pemutusan kepesertaan PBI. Kondisi ini memicu keresahan di tengah masyarakat. 

Apalagi, selama ini program BPJS gratis gencar disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen pemerintah menghadirkan layanan kesehatan inklusif.

"Ini kebijakan yang harus kita dalami secara serius. Karena menyangkut kesehatan masyarakat Balikpapan. Di satu sisi program BPJS gratis kita sosialisasikan secara masif, tapi di sisi lain muncul pencabutan PBI. Ini tentu menjadi dilema," ungkap Bang Midun sapaan akrab Muhammad Hamid saat dijumpai di gedung DPRD Balikpapan, pada Rabu (18/2/2026).

BACA JUGA:

Rahmad Mas’ud Jamin BPJS Tetap Aktif bagi Warga Miskin - ibukotakini.com

Ia mengatakan, alasan dan dasar kebijakan pencabutan bantuan tersebut harus dikaji secara mendalam.  

Di mana penting untuk mengurai secara jelas motif di balik keputusan itu, sekaligus menelusuri sejauh mana validitas data yang digunakan, terutama yang bersumber dari pemerintah pusat.

Namun demikian, secara kasat mata, ia menilai persoalan klasik ketidaksesuaian data kerap terjadi di lapangan. Data administratif yang tercatat sering kali tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Karena itu, DPRD juga mendorong peran aktif para ketua RT untuk lebih selektif dan objektif dalam melakukan pendataan warga yang benar-benar berhak menerima bantuan iuran.

Komisi IV, kata dia, akan memastikan dan memperkuat fungsi pengawasan agar warga yang masih memenuhi kriteria tidak kehilangan jaminan kesehatan hanya karena persoalan administratif.

"Kondisi di lapangan hari ini 'kan terkait data-data itu selalu berbeda. Ada data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu, kita juga mengimbau ketua-ketua RT untuk betul-betul menilai dan memilih mana yang layak dibantu," tuturnya.

Sementara itu, terkait wacana Pemerintah Kota yang akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup kebutuhan pembiayaan PBI, Midun menyatakan dukungannya.

BACA JUGA:

PBI BPJS Dievaluasi, Ribuan Peserta Tiba-Tiba Nonaktif - ibukotakini.com

Ia menyampaikan bahwa penggunaan APBD untuk menjamin akses kesehatan masyarakat merupakan langkah yang tepat, selama berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Tentu ini juga yang kami harapkan. Karena uang rakyat itu harus kembali ke rakyat. Artinya semua yang menyangkut dengan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat harus dikembalikan pada masyarakat itu sendiri," imbuhnya.

Lebih jauh, Ia juga menegaskan bahwa meski kondisi fiskal saat ini dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran, namun hal itu tidak menjadi alasan untuk mengorbankan sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan. 

Dua sektor tersebut, kata dia, merupakan prioritas utama yang tidak boleh dikesampingkan dalam kondisi apa pun.

"Efisiensi jangan sampai menganggap sebelah mata sektor pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini harus tetap menjadi prioritas. Saya setuju dan mendukung jika APBD dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," pungkasnya. ***