Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Prof (HC) Dr R Narendra Jatna uraikan prinsip  Business Judgement Rule (BJR) di Samarinda.
Kabar Ibu Kota

Rudy Mas’ud Sebut BJR sebagai Jimat Direksi BUMD Hindari Risiko Pidana

  • Lindungi Keputusan Bisnis yang Diambil dengan Benar
Kabar Ibu Kota
Toni Hariadi

Toni Hariadi

Author

IBUKOTAKINI.COM – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyebut prinsip Business Judgement Rule (BJR) sebagai “jimat” bagi direksi perusahaan daerah (Perusda) untuk memitigasi risiko hukum pidana dalam pengambilan keputusan bisnis.

Rudy menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri sosialisasi penerapan prinsip BJR melalui bedah buku di Pendopo Lamin Etam, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Prof (HC) Dr R Narendra Jatna sebagai pemateri.

Rudy mengapresiasi pemaparan Narendra Jatna yang dinilainya memberikan pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pengambil keputusan bisnis di lingkungan perusahaan daerah maupun BUMN.

“Apresiasi luar biasa kepada Pak Jamdatun yang menulis secara kaffah, secara lengkap tentang BJR ini,” kata Rudy.

BACA JUGA:

Menurut Rudy, pemahaman mengenai BJR penting bagi direksi, komisaris, pemegang saham, hingga kepala daerah. Sebab, keputusan bisnis yang diambil perusahaan daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Ini jimat untuk mitigasi risiko hukum pidana dalam pengambilan keputusan bisnis perusda. Ilmu ini wajib diketahui pimpinan perusda, komisaris, pemegang saham, apalagi kepala daerah. Wajib tahu jimat ini. Caranya, baca buku BJR ini,” tegasnya.

BJR Lindungi Keputusan Bisnis yang Diambil dengan Benar

Istilah jimat sebelumnya disampaikan Narendra Jatna dalam buku berjudul Business Judgement Rule yang ditulis bersama Rudi Pradisetia Sudirdja. Buku setebal 258 halaman tersebut membahas prinsip perlindungan terhadap keputusan bisnis perusahaan.

Narendra menjelaskan, BJR memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis sepanjang direksi mengambilnya dengan jujur, hati-hati, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, serta untuk kepentingan perusahaan.

BACA JUGA:

“Asalkan, diambil secara jujur, dilakukan secara hati-hati, berdasarkan informasi yang cukup, tanpa benturan kepentingan dan ditujukan untuk kepentingan perusahaan,” jelas Narendra.

Selain menerapkan prinsip BJR, Narendra menekankan pentingnya dokumentasi dalam setiap proses pengambilan keputusan bisnis. Menurutnya, dokumentasi menjadi pertahanan terbaik ketika keputusan perusahaan dipersoalkan di kemudian hari.

“Keputusan yang baik harus meninggalkan jejak. Dokumentasi sejak awal,” ujarnya.

Dokumentasi tersebut mencakup latar belakang dan tujuan keputusan, dasar kewenangan, studi kelayakan atau due diligence, analisis risiko, pendapat hukum, notulensi dan pertimbangan rapat, deklarasi benturan kepentingan, persetujuan organ perusahaan, hingga pelaksanaan dan pemantauan keputusan.

BACA JUGA:

Empat Prinsip yang Harus Diperhatikan Direksi Perusda

Narendra juga memaparkan empat prinsip yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan bisnis perusahaan daerah, yakni good faith, informed, no conflict, dan mitigation.

Pertama, good faith atau iktikad baik. Prinsip ini memastikan keputusan benar-benar bertujuan untuk kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Kedua, informed atau berdasarkan informasi yang memadai. Direksi harus memastikan keputusan didukung informasi, kajian, serta analisis risiko yang cukup.

Ketiga, no conflict atau tanpa benturan kepentingan. Pengambilan keputusan harus bebas dari konflik kepentingan maupun upaya memperoleh keuntungan pribadi.

BACA JUGA:

Keempat, mitigation atau mitigasi risiko. Direksi perlu menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah atau membatasi potensi kerugian perusahaan.***