Sekda PPU Ajak Perusahaan Sinkronkan Program CSR dengan Pembangunan Daerah

IBUKOTAKINI.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, mengingatkan kepada puluhan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

CSR bukan sedekah. CSR bukan belas kasihan. CSR adalah kewajiban hukum.

Pesan itu disampaikan Tohar saat membuka Rapat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Hotel Ika, Kelurahan Petung, Rabu (11/11/2026).

Rapat sehari penuh ini dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, perwakilan Kejaksaan Negeri PPU, Inspektorat, ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), serta pimpinan dari 39 perusahaan yang berdomisili di Kabupaten PPU.

Dalam arahannya, Tohar mengatakan pelaksanaan TJSL atau Corporate Social Responsibility (CSR) harus masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Bukan dari sisa anggaran. Bukan pula dari dana tak terpakai.

"Saya mengingatkan kembali, CSR bukan belas kasihan melainkan bagian dari kewajiban. Ketika ini merupakan kewajiban, maka hal tersebut termasuk dalam bisnis anggaran perusahaan atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan," ujar Tohar.

BACA JUGA:

Bakal Dibuat Lebih Modern, Begini Rencana Pemkab PPU Sulap Pasar Waru - ibukotakini.com

"Seluruh manajemen pasti paham dan ini akan menjadi pembahasan dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan untuk tahun yang akan datang," tegasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat: Pemkab PPU tidak lagi mentolerir CSR yang bersifat insidental, seremonial, dan tanpa perencanaan.

Tohar juga menilai pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan alokasi CSR perusahaan untuk tahun anggaran 2027.

Pemerintah daerah, kata dia, sudah menyampaikan daftar panjang (long list) program pembangunan kepada pihak perusahaan.

Daftar itu nantinya harus disaring menjadi daftar prioritas (short list) sesuai kapasitas riil anggaran masing-masing perusahaan.

"Kita tutup buku 2026 sampai dengan Desember nanti. Andaikan di 2027 kita telah mampu mengkoneksikan ini, maka tanpa terkecuali seluruh perusahaan akan memiliki nama dan dapat mengibarkan bendera masing-masing untuk berkontribusi dan berpartisipasi nyata dalam kegiatan pembangunan," tambah Tohar.

Artinya, di 2027 nanti, tidak ada lagi perusahaan yang "bersembunyi". Semua harus punya kontribusi nyata dan terukur.

BACA JUGA:

HKN ke-62, 114 Juta Warga Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis - ibukotakini.com

Sementara itu, Ketua Forum TJSL, Abdul Rasyid, meminta forum tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh para pimpinan perusahaan.

Forum ini, kata dia, adalah jembatan komunikasi dan akuntabilitas program kemasyarakatan sesuai amanat Undang-Undang Perseroan.

"Forum ini bukan hanya sekadar seremoni. Bapak-Ibu harus memanfaatkan forum ini untuk menjelaskan program apa saja yang sudah dilaksanakan sebagaimana amanat undang-undang untuk mengambil peran dalam kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk CSR," tegas Abdul Rasyid.

Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah dorongan penuh terhadap pemanfaatan Website TJSL untuk pelaporan berkala.

Sistem pelaporan berbasis digital ini diharapkan menggantikan metode konvensional, baik softcopy maupun hardcopy.

Lewat website tersebut, perusahaan bisa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik, mulai dari Triwulan I, II, III, hingga IV kepada Pemerintah Kabupaten PPU.

Kendati demikian, Forum TJSL tetap membuka ruang bagi anggota untuk menyampaikan laporan periodik secara langsung kepada sektor perekonomian, guna memastikan transparansi program yang telah maupun yang akan berjalan. (Adv-Diskominfo PPU)