logo
Sekolah di PPU Terancam Kekurangan Tenaga Pendidik (Ilustrasi)
Penajam

Sekolah di PPU Terancam Kekurangan Tenaga Pendidik

  • Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) memberhentikan 241 guru honorer.
Penajam
Is Wahyudi

Is Wahyudi

Author

IBUKOTAKINI.COM – Sejumlah sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi ancaman serius akibat kekurangan tenaga pendidik setelah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) memberhentikan 241 guru honorer.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari aturan pemerintah pusat yang melarang perekrutan tenaga honorer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, mengungkapkan bahwa kondisi ini semakin diperburuk dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.

“Tahun ini ada sekitar 50 guru yang pensiun, sementara tahun depan jumlahnya diperkirakan mencapai 80 orang. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami,” katanya, Jumat, 7 Februari 2025. 

Dampak kebijakan ini sudah mulai dirasakan di beberapa sekolah yang mengalami penurunan drastis jumlah tenaga pengajar.

BACA JUGA:

DPRD dan Pemkab PPU Bahas Pengangkatan Honorer Menjadi PPPK - ibukotakini.com

Andi mencontohkan, ada sekolah yang sebelumnya memiliki enam guru, namun kini hanya tersisa satu orang karena lima lainnya telah diberhentikan.

“Kondisi ini tentu memberatkan. Tidak mungkin satu guru mengajar enam kelas dalam satu hari, apalagi ada aturan yang membatasi jam mengajar maksimal 24 jam dalam seminggu,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Disdikpora PPU mendorong pemerintah daerah mencari solusi, termasuk mempertimbangkan penerapan skema Kontrak Kerja Individu (KKI) seperti yang telah diterapkan di Kabupaten Berau.

“Kami berharap Pemkab bisa segera merumuskan kebijakan agar kebutuhan tenaga pendidik bisa terpenuhi,” ungkap Andi.

Meski menghadapi kekurangan guru, Disdikpora menegaskan bahwa sekolah tetap akan beroperasi guna menghindari keresahan di kalangan orang tua murid.

“Kami tidak ingin ada sekolah yang diliburkan karena kurangnya tenaga pengajar. Ini bisa memicu polemik, sehingga kami terus berupaya mencari solusi terbaik,” pungkasnya. ***