Sekolah Rakyat Lawe-Lawe Butuh Guru, Pemkab PPU Usulkan SDM Lokal

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan agar tenaga pendidik asal daerah mendapat kesempatan mengisi kebutuhan guru di Sekolah Rakyat yang dirancang di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.

Usulan tersebut disiapkan Pemkab PPU meski proses rekrutmen tenaga pendidik nantinya menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah daerah menilai potensi sumber daya manusia (SDM) lokal perlu ikut dipertimbangkan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU Ainie mengatakan, salah satu potensi yang dapat dipertimbangkan berasal dari tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang saat ini bekerja di lingkungan Pemkab PPU.

“Yang PJLP itu bagusnya mendapatkan prioritas untuk P3K. Kita punya sekitar enam ratusan, daripada mengambil dari jauh,” terang Ainie, pada Selasa (15/9/2026).

Sekolah Rakyat di Lawe-Lawe dirancang dengan kapasitas cukup besar. Total terdapat 36 rombongan belajar (rombel) dengan daya tampung mencapai 1.080 siswa.

Rinciannya, jenjang Sekolah Dasar (SD) memiliki 18 rombel dengan kapasitas 540 siswa. Kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masing-masing disiapkan sembilan rombel dengan kapasitas 270 siswa.

BACA JUGA:

Aksi Bersih DLH PPU Sasar Kawasan Perkantoran, Dukung Gerakan ASRI 2026 - ibukotakini.com

Dengan kapasitas tersebut, kebutuhan tenaga pendidik menjadi salah satu aspek penting yang harus disiapkan sebelum sekolah beroperasi.

Namun, Ainie menegaskan mekanisme pengadaan dan rekrutmen guru berada di bawah kewenangan Kemensos sesuai kebijakan pemerintah pusat.

“Kementerian punya kewenangan sendiri untuk melakukan pengadaan pegawai. Tetapi kita tidak ada salahnya untuk mengajukan permohonan, untuk putra-putri daerah,” katanya.

Ia menyebut usulan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat. 

“Harapannya, tenaga pendidik asal PPU dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan SDM Sekolah Rakyat Lawe-Lawe,” imbuhnya.

Ainie mengatakan, keterlibatan SDM lokal dinilai dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi daerah dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Pemkab PPU tetap akan memberikan dukungan sesuai kapasitas daerah. Potensi tenaga kerja yang tersedia akan diinventarisasi dan diusulkan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kita harus optimis. Kalau program secara nasional kita tetap memberikan dukungan, baik sumber daya manusia maupun kondisi yang ada, harus kita berikan respons yang baik,” ujarnya. (ADV)