Selesaikan Persoalan Warga Terdampak IKN, Pemprov Kaltim Pendekatan Rumah ke Rumah

PENAJAM - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik kembali menjalin silaturahmi dengan warga di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Kali ini, ia mengunjungi Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kelurahan Sepaku. Kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dan menyelesaikan permasalahan lahan warga yang terdampak proyek pembangunan IKN.

Di Desa Pemaluan, Akmal Malik bertemu dengan 35 kepala keluarga (KK) yang lahannya terkena proyek jalan bebas hambatan/jalan tol seksi 6A dan 6B. Beliau memastikan bahwa mereka akan mendapatkan ganti rugi lahan yang sesuai dengan ketentuan.

Akmal Malik juga mengunjungi Kelurahan Sepaku untuk bertemu dengan 22 KK yang terdampak program kawasan pengendali banjir dan normalisasi sungai di IKN. Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini dengan cara yang humanis dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Masyarakat ditempatkan sebagai bagian dari upaya menyelesaikan masalah itu," ujar Akmal Malik.

Lebih lanjut, Akmal Malik menjelaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah memberikan arahan untuk memastikan proses penyelesaian dampak sosial IKN tidak merugikan masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa warga di kedua lokasi yang dikunjunginya umumnya mendukung program pembangunan IKN.

BACA JUGA:

• Banjir di Sekitar IKN Surut, Pemkab PPU Sigap Tangani - ibukotakini.com
• Isran Didukung Putri Muslimah - ibukotakini.com

"Semua mendukung IKN. Persoalannya hanya bagaimana hak-hak mereka yang harus kita jaga," tegas Akmal Malik.

Akmal Malik mengakui bahwa pertemuan dengan warga masih sebatas silaturahmi dan identifikasi permasalahan secara umum. Oleh karena itu, dalam dua hari ke depan, Pemprov Kaltim akan melakukan pendekatan secara door-to-door kepada warga terdampak untuk mencari solusi terbaik.

"Dua hari berturut-turut kita akan door to door menyapa warga. Kira-kira apa langkah terbaik menyelesaikan masalah kita," bebernya.

Akmal Malik menegaskan kembali bahwa pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah persuasif dengan dukungan berbagai pihak, termasuk BPN/ATR, Kementerian PUPR, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.

"Semua mendukung IKN. Persoalannya hanya bagaimana hak-hak mereka yang harus kita jaga," tegasnya.

Penjabat Gubernur Kaltim ini pun meyakini bahwa penyelesaian permasalahan sosial yang melibatkan banyak masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan hati (humanis).

"Arahan Bapak Presiden jangan ada yang dikorbankan sebab masalah sosial ini," pungkasnya. ***