Semester I-2022, APBN 2022 Surplus Rp73,6 triliun
- JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus sebesar Rp73,6 triliun pada se
Ekonomi
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus sebesar Rp73,6 triliun pada semester I-2022.
Adapun besaran surplus ini setara dengan 0,39% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
"APBN semester I-2022 masih tercatat surplus Rp73,6 trilun, jadi ini 6 bulan berturut-turut APBN mengalami surplus," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dikutip Trenasia.com Media Berjejaring Ibukotakini.com pada Kamis, 28 Juli 2022.
Bahkan Menkeu mengungkapkan, surplus APBN hingga akhir Juni 2022 sangat baik dibandingkan Juni 2021 yang tercatat defisit Rp283,1 triliun.
Surplus tersebut didapat dari pendapatan negara yang sepanjang semester I-2022 mencapai Rp1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5% secara tahunan (yoy). Realisasi itu setara 58,1% dari target yang sebesar Rp2.266,2 triliun.
Di sisi lain, belanja negara tercatat berada di angka Rp1.243,6 triliun atau tumbuh 6,3% (yoy) pada ABPN 2022. Rincian realisasi belanja terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp392,8 triliun atau 41,5 % dari APBN, serta belanja non K/L Rp483,7 triliun atau 35,7 % dari APBN 2022.
- https://ibukotakini.com/read/ketahanan-pangan-keluarga-bi-balikpapan-umumkan-pemenang-gwm-2022
- https://ibukotakini.com/read/tingkatkan-literasi-dan-keterampilan-pkk-teken-mo-u
- https://ibukotakini.com/read/kemenkop-ukm-dorong-umkm-daftarkan-hki
Hingga akhir Juni 2022, pembiayaan utang baru sebesar Rp153,5 triliun atau turun 63,5% (yoy) dibandingkan periode sama di 2021 yang mencapai Rp421,1 triliun.
Indikator semester I-2022 yang baik akan menjadi patokan pemerintah untuk semester selanjutnya. Namun gejolak geopolitik juga dapat menjadi tantangan dalam pemenuhan kinerja ekonomi dalam negeri kedepannya.
Sri Mulyani mengaku akan fokus menjaga penerimaan negara agar stabil serta realisasi yang sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi dan kenaikan suku bunga, krisis energi dan pangan.