Seno Aji Targetkan 50 Persen APBD Kaltim Bersumber dari PAD

IBUKOTAKINI.COM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan minimal 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tiga tahun ke depan. 

Target ini menjadi bagian dari transformasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara dan minyak serta gas bumi (migas).

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, ketergantungan pada ekonomi ekstraktif semakin berisiko bagi fiskal daerah, terutama ketika dana bagi hasil (DBH) yang diharapkan pemerintah daerah tidak sepenuhnya tersedia.

“Kondisi fiskal Kaltim dengan mengandalkan ekonomi ekstraktif ke depan kurang menguntungkan. Mengapa? Karena dana bagi hasil yang seharusnya sangat banyak, sekarang tertahan di pusat. Karena itu Kaltim harus segera menyiapkan transformasi ekonomi baru,” kata Seno saat membuka Forum Konsultasi Daerah (FKD) Rencana Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur 2045 di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/10/2026).

Saat ini, sekitar 34 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim masih didominasi sektor ekstraktif. Pemerintah daerah ingin mengubah struktur ekonomi tersebut dengan memperkuat industri pengolahan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mengembangkan sektor usaha yang berkelanjutan.

“Kita harapkan postur APBD kita ke depan sebagian besar sudah bersumber dari pendapatan asli daerah,” ujar Seno.

Salah satu strategi yang didorong ialah memperluas hilirisasi, terutama produk turunan kelapa sawit dan energi. Menurut Seno, pengolahan sawit di Bontang dan Balikpapan tidak seharusnya berhenti pada produksi minyak goreng. Industri turunan lain perlu dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam daerah.

“Beberapa pabrik minyak goreng sudah ada di Bontang dan Balikpapan. Kami ingin tidak berhenti di minyak goreng, karena banyak sekali turunan sawit ini, seperti keju, kosmetik dan lainnya,” katanya.

Pengembangan industri juga diarahkan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah berharap investasi pada industri pengolahan dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja.

“Dampak positif berikutnya adalah berkurangnya angka kemiskinan di Kaltim,” kata Seno.

Selain hilirisasi sawit, rancangan transformasi ekonomi Kaltim 2045 mencakup sejumlah sektor prioritas, antara lain oleopangan, oleokimia, bioavtur, energi baru terbarukan, pariwisata berkelanjutan, farmasi dan herbal, hidrogen hijau, amonia hijau, serta kendaraan listrik roda dua.

Rancangan tersebut juga memuat agenda pendukung, mulai dari pemanfaatan lahan bekas tambang, pembangunan infrastruktur, pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, penguatan usaha kecil dan menengah, pengembangan kompetensi tenaga kerja, hingga perbaikan tata kelola dan akses pembiayaan.

Pemerintah provinsi menyusun rencana tersebut bersama pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan melalui FKD. Pertemuan putaran keempat digelar untuk menghimpun masukan publik sebelum dokumen Rencana Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur 2045 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Seno menegaskan, transformasi ekonomi membutuhkan dukungan investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kaltim juga perlu menyiapkan diri sebagai superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri masa depan.***