
Serikat Buruh Kaltim Tuntut UMP Rp5,7 Juta, Ancam Demo 21 November
- SK Dewan Pengupahan Belum Terbit
Samarinda
IBUKOTAKINI.COM – Serikat buruh di Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp5.735.353. Mereka juga mengancam menggelar aksi unjuk rasa pada 21 November 2026 jika pemerintah provinsi belum memberikan kepastian terkait penetapan upah minimum tersebut.
Desakan itu disampaikan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPD FSP Kahutindo) Provinsi Kaltim melalui surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Samarinda.
Dalam surat tersebut, FSP Kahutindo menyoroti belum terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim periode 2026–2028. Akibatnya, pembahasan UMP Kaltim 2027 belum berjalan.
“Bahwa sampai dengan diajukannya surat pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa ini, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur belum menerbitkan Surat SCan Keputusan tentang Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur Periode 2026-2028,” kata Ketua DPD FSP Kahutindo, Sukarjo.
BACA JUGA:
FSP Kahutindo menyebut kondisi tersebut berpotensi membuat UMP Kaltim 2027 tidak ditetapkan. Mereka mengacu pada kebiasaan penetapan UMP yang dilakukan setiap 21 November pada tahun berjalan.
Karena itu, serikat pekerja menyampaikan dua tuntutan. Pertama, mendesak Gubernur Kaltim segera menerbitkan SK Dewan Pengupahan Provinsi periode 2026–2028.
“Akibat belum terbitnya Surat Keputusan tentang Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan diajukannya surat pemberitahuan ini tidak ada pembahasan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur (UMP) Tahun 2027, berdasarkan kebiasaan UMP ditetapkan pada tanggal 21 November tahun berjalan," jelas Sukarjo.
Ia menambahkan, akibat tidak adanya pembahasan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur (UMP) tahun ahun 2027, Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tumur tahun 2027 berpotensi tidak ada.
BACA JUGA:
Oleh karenanya serikat buruh menuntut Gubernur Kalimantan Timur segera meneritkan surat kepuusan tenang Dewa Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur periode 2026-2028, serta segera menerbitkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027.
"Kami meminta gubernur menetapkan UMP Kaltim 2027 sebesar Rp5.735.353. Nominal tersebut mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja Kaltim tahun 2025.
Asal tahu saja besaran UMP Kaltim tahun 2026 yang berlaku saat ini ialah Rp3.762.431,00. Jika tuntutan serikat buruh disetujui maka kenaikan UMP tahun 2027 bakal mencapai 52,44 persen.***
