Sertifikasi Halal UMKM Tingkatkan Kepercayaan Konsumen

IBUKOTAKINI.COM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendorong pelaku usaha lokal memperkuat jaminan dan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk di pasar. 

Upaya ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, pemerintah provinsi terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, termasuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kaltim.

“Pemerintah Provinsi Kaltim terus menekankan pentingnya jaminan dan sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha lokal agar berdaya saing tinggi,” kata Sri.

BACA JUGA:

Jelang Wajib Halal 2026, 50 UMKM Siap Perluas Pasar - ibukotakini.com

Pemprov Kaltim juga mengoptimalkan peran KDEKS sebagai mitra strategis untuk mempercepat pengembangan sektor halal dan layanan keuangan syariah. Salah satu upayanya dilakukan melalui pengembangan program Halal Point.

Sertifikasi halal dinilai penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Dengan dukungan program dan akses layanan yang memadai, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat posisi produknya di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Bonus Demografi Jadi Peluang Ekonomi Syariah

Selain penguatan sektor halal, Pemprov Kaltim melihat besarnya jumlah penduduk usia produktif sebagai peluang untuk memperluas literasi dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi serta keuangan syariah.

Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui penguatan program, perluasan akses layanan keuangan syariah, dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

BACA JUGA:

Kisah UMKM Omzet Naik Berkat Program Sertifikasi Halal BRI Peduli - ibukotakini.com

Sri mengatakan, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program yang dijalankan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat.

“Kami terus aktif mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kaltim,” ujarnya.

Upaya tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam forum pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang digagas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia.

Forum yang dibuka Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin itu mempertemukan sekretaris daerah dan kepala Bappeda dari provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk memperkuat sinergi pengembangan ekonomi syariah.***