SiLPA Capai Rp 600 M, Wali Kota Balikpapan Sebut Akibat Penyerapan Kurang
- IBUKOTAKINI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar sejumlah agenda sekaligus dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Si
Kabar Ibu Kota
BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar sejumlah agenda sekaligus dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang II Tahun 2023, Senin (29/5/2023).
Pertama, pembahasan Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022.
Kedua, membahas Jawaban Wali Kota terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Balikpapan Tahun 2022 serta Pengumuman Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Percepatan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, mengatakan pembentukan pansus memang bertujuan untuk membantu pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap LHP BPK tersebut. Semua fraksi yang ada juga dilibatkan.
"Kami wajib menindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, harus sudah selesai melalui pansus dan pemerintah," terangnya.
Terkait LKPj Wali Kota Balikpapan, masih ada tahapan terakhir yang akan dilakukan, yakni pendapat akhir fraksi-fraksi yang ada di DPRD Balikpapan.
BACA JUGA:
- https://ibukotakini.com/read/temukan-permasalahan-perizinan-komisi-iii-dprd-rekomendasi-hentikan-pembangunan-di-balikpapan-regency
- https://ibukotakini.com/read/resmi-dikukuhkan-wali-kota-apresiasi-peran-penting-bunda-paud-kecamatan-dan-kelurahan-di-masyarakat
- https://ibukotakini.com/read/persiapkan-ppdb-online-tahun-ajaran-2023-2024-ada-perubahan-zonasi-di-balikpapan-barat
Sebelumnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sejumlah kurang lebih Rp 600 Miliar yang menjadi atensi fraksi-fraksi juga akan kembali ditanggapi setelah jawaban rinci Wali Kota Balikpapan disampaikan pada kesempatan tadi.
Abdulloh menyebut, penyebab SiLPA ini memang berkaitan dengan penyerapan anggaran yang tak maksimal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"SiLPA-nya positif karena sudah ada alokasinya, cuma belum terserap," tandasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud berterima kasih atas pandangan umum yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan sinergitas yang terjalin antara Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan dengan sangat baik.
"Ini kan bentuk sinergi dan komitmen kita untuk kepentingan masyarakat. Baik dalam pembangunan, ekonomi dan menjaga keamanan di Kota Balikpapan," ujarnya.
Ia juga menjawab permasalahan yang dikritisi oleh sejumlah fraksi berkaitan dengan pembangunan dan program kerja lain yang tengah berjalan. "Ini kan on progres," lanjutnya.
Program-program yang menjadi sorotan para anggota legislatif ini diketahui memang program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Penanganan banjir, program pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
"Itu yang akan dorong, alokasi anggaran yang tetap berpihak kepada masyarakat dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat," imbuhnya.
Menurutnya, SiLPA juga merupakan hal yang biasa terjadi akibat realisasi penyerapan yang kurang maksimal. "Bukan masalah kegiatan, masalah belanja yang tentu perlu dilakukan sesuai dengan regulasi dan aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan kan tidak boleh dibelanjakan," pungkasnya. ###