Soal Distribusi LPG 3 Kg, Begini Kata Para Pemimpin Daerah di Kaltim

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM – Operasi Pasar dan Sidak gencar dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pertamina di wilayah Kalimantan Timur menindaklanjuti isu kelangkaan yang beberapa waktu kemarin santer berhembus di masyarakat. 

Hal ini terlihat dari beberapa pangkalan LPG 3 kg dan usaha-usaha menengah dan besar yang kerap didatangi petugas Disdag dan Pertamina. Seperti salah satu pangkalan LPG 3 kg yang berada di Jalan Mulawarman, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang beberapa waktu lalu disidak oleh tim dari Pertamina Patra Niaga regional Kalimantan. 

Dari sidak tersebut dinyatakan bahwa stok LPG 3 kg di pangkalan tersebut ada dan masih mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar.

Namun, sebenarnya apa yang menyebabkan tidak tersedianya stok LPG 3 kg di beberapa pangkalan beberapa waktu lalu? 

• Perluas Pasar, Kilang Pertamina Unit Balikpapan Dukung Pemasaran Pelumas di Australia
• Dapatkan Voucher Diskon Service 53 Ribu Lewat Aplikasi Motorku X dari Astra Motor Kaltim 1
• Tinjau Desa Beringin Agung, Wabup Kukar Berkomitmen Sejahterakan Petani

Menurut Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud, di salah satu laman Instagramnya, mengatakan bahwa LPG 3 kg masih digunakan oleh warga mampu dan usaha seperti restoran-restoran besar. 

“Kewajiban mereka seharusnya menggunakan gas yang harga industri atau non-subsidi bukan LPG 3 kg. Itu mengapa kita harus mengetahui hak dan kewajiban. LPG 3 kg subsidi ini ada kuota yang sudah ditetapkan pemerintah,” ujar Rahmad.

Senada dengan Rahmad, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, juga melarang penggunaan LPG 3 kg bersubsidi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta warga kelas menengah atas. 

“Kami di pemerintahan Kutai Kartanegara terus berupaya mengendalikan bagaimana kuota LPG 3 kg ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kami juga meminta Pertamina untuk menindak tegas agen atau pangkalan yang menyalurkan LPG 3 kg kepada pengecer karena LPG 3 kg bersubsidi tidak boleh berada di pengecer,” tegas Edi.

Validasi Data

Terpisah, Kepala Disdag Kota Balikpapan H. Haemusri Umar, mengatakan bahwa salah satu upaya pengendalian penyaluran LPG 3 kg adalah dengan melakukan validasi data. Pendataan itu sudah bisa diterapkan pada penyaluran solar bersubsidi, maka dipastikan data untuk penerima manfaat elpiji 3 kg juga bisa dibuatkan datanya oleh pemerintah. 

"Misalnya jatah warga di Balikpapan 4 kali dalam satu bulan, maka itu saja jatahnya. Tukar ganti ke agen yang ada. Jadi tidak bisa double. Maka tabung elpiji 3 kg yang beradar di mana-mana bisa ditarik dengan menggunakan aplikasi itu. Pertamina lagi membangun sistem itu, saya gaungkan juga," katanya. 

Meski saat ini banyak pelaku usaha mikro yang tumbuh, namun mereka harus mendaftar dan divalidasi Pertamina maupun Pemkot Balikpapan. 

"Sekarang teman-teman sedang turun ke lapangan. Seberapa persen tingkat kerjasama kelurahan dan kecamatan  dengan pelaku usaha mikro," tukasnya. 

Haemusri mengaku akan meningkatkan Koordinasi dan sinergi antara Pertamina Parta Niaga dengan Dinas Perdagangan, kelurahan dan kecamatan  terkait dengan pendataan. Karena yang tahu warga miskin adalah kelurahan. Ia mengimbau pengguna elpiji 3 Kg untuk melakukan pendaftaran ke kelurahan sebagai pengguna gas bersubsidi. 

• DPRD Balikpapan Bakal Bahas Perbaikan Gedung Kesenian dengan BPKAD dan Perusahaan
• Kaltim Kirim Perwakilan ke World Scout Jamboree 2023 Korea Selatan
• Masuk Penilaian 2023, Balikpapan Siap Penuhi 9 Tatanan Kota Sehat

"Sementara para pelaku usaha kita harapkan menggunakan gas 12 kg karena memang komersil. Silakan menggunakan itu dan jangan menggunakan elpiji 3 kg. Masyarakat mampu harus peduli dan berbagi terkait penggunaan gas," katanya.

Lanjutnya pengguna gas subsidi selain supir angkot, nelayan juga sasaran adalah rumah tangga tidak mampu. Data mereka ini yang menjadi acuan distribusi elpiji 3 kg.  Namun kenyataan di lapangan saat ini warga dengan pendapatan menengah dan kecil sudah menggunakan elpiji 3 kg, padahal tidak sesuai peruntukkannya. 

"Karena itu kami minta masyarakat yang mampu untuk tidak mengambil hak masyarakat yang tidak mampu. Begitu juga pelaku usaha menengah untuk gunakan gas non-subsidi, " imbuhnya. 

Kelangkaan yang terjadi pada April dan Mei 2023 lalu juga disebabkan disebabkan pola distribusi antar daerah. 

Haemusri mencontohkan, warga Samboja, Kutai Kertanegara, juga mengambil elpiji 3 Kg dari Balikpapan sehingga jatah Balikpapan jadi berkurang. Alasan kedua, kata dia, bisa jadi karena proses dan rantai distribusi dari Pertamina Patra Niaga ke 11 agen di Balikpapan yang langsung didistribusi ke pangkalan.

"Dari situ dilanjutkan ke toko-toko. Nah, ketika sampai di pangkalan, di situ dia bermain. Bisa jadi pangkalan ini dia berkomunikasi dengan beberapa pihak. Contohnya ke restoran atau pengusaha, bisa jadi," tukasnya