Palson Pilgub Kaltim 2024 nomor urut 2, Rudy Mas'ud - Seno AAi
Politik

Soal Keterbukaan Informasi Sektor Tambang dan Perkebunan, Rudy Mas'ud Kenalkan Aplikasi Sakti

  • Tingkat keterbukaan informasi publik sudah memenuhi standar minimal, tapi informasi terkait SDA sulit diperoleh.
Politik
Hadi Zairin

Hadi Zairin

Author

IBUKOTAKINI.COM - Calon gubernur Kaltim nomor urut 2, Rudy Mas'ud mendapat giliran pertama menjawab pertanyaan panelis di sesi tanya jawab. 

Rudy Mas'ud ditanya soal masih sulitnya masyarakat mengakses informasi publik, khususnya di sektor tata kelola sumber daya alam (SDA), seperti peta sebaran dan informasi perusahaan di sektor perkebunan dan pertambangan yang menjadi dasar perencanaan tata kelola SDA. 

“Tingkat keterbukaan informasi publik provinsi Kalimantan Timur berada pada kualifikasi informatif. Yang artinya kepatuhan badan publik sudah memenuhi standar minimum, namun di sisi lain warga masih sulit mengakses informasi di sektor tata kelola sumber daya alam."

“Misalnya peta sebaran dan informasi perusahaan di sektor perkebunan dan juga pertambangan, yang menjadi dasar perencanaan tata kelola SDA.”

"Pertanyaannya, langkah strategis apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi kewajiban sebagai perintah undang-undang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat benar dan tidak menyesatkan, khususnya akses informasi di sektor tata kelola sumber daya alam?” tanya moderator.  

Mendapat pertanyaan itu, Rudy Mas'ud menjawab pada saat ini merupakan era keterbukaan informasi. 

BACA JUGA:

“Publik harus seluas-luasnya bisa mengakses mendapatkan informasi yang penting, mudah dan murah. Karena informasi tidak benar oleh sumber yang tidak benar atau tidak resmi, maka publik akan mendapatkan informasi yang salah misalkan contohnya adalah di media sosial,” kata Rudy.

"Hal ini juga berlaku untuk masalah tata kelola tambang maupun juga perkebunan. Potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Karena itu kami akan memulai keterbukaan informasi dengan regulasi-regulasi yang berkaitan agar informasi publik yang ada di dinas-dinas dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur. 

“Salah satu yang paling mudah diakses publik adalah melalui Aplikasi Sakti. Satu akses untuk Kalimantan Timur untuk mengakses informasi yang di dalamnya terdapat tata cara pengurusan izin dan informasi dengan cepat mudah, efisien dan tentunya murah,” kata politisi Golkar ini.

Secara paralel, Rudy juga akan meningkatkan infrastruktur pelayanan informasi dinas-dinas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

“Sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan seperti dokumen pasca tambang maupun juga lahan hak guna usaha. Yang terpenting kami akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pemprov Kalimantan Timur agar mampu mengelola informasi publik yang ada dan mampu menyediakan informasi yang akurat tentunya yang tidak menyesatkan,” imbuhnya. 

BACA JUGA:

“Sekali lagi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam ini masyarakat harus mudah mendapatkan informasi informasi akurat yang mudah dan yang paling utama efektif efisien dan murah."

"Tidak hanya masyarakat Kalimantan Timur, seluruh Indonesia mampu untuk mengaksesnya. Bahkan dunia, agar mereka mampu, bisa berinvestasi di Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam. Gratis poll,” tutup Rudy. 

Moderator selanjutnya meminta Paslon nomor urut 1, Isran Noor untuk memberikan tanggapan atas jawaban Paslon nomor urut 2. 

“Kami sudah berbuat sesuatu dan indeks keterbukaan informasi Kalimantan Timur itu terakhir mendapatkan ranking 8 seluruh Indonesia. Artinya sudah berbuat, dan akan diperbaiki selanjutnya,” tutup Isran yang meminta Hadi Mulyadi untuk memberikan jawaban tambahan. 

Namun saat Hadi Mulyadi hendak memberikan tambahkan informasi, moderator mengingatkan bahwa sesi tersebut khusus untuk para calon gubernur. 

Moderator kemudian kembali meminta Rudy Mas'ud untuk menanggapi jawaban Isran Noor. 

BACA JUGA:

“Kami akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik, menjamin pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.”

“Untuk itu kami mengoptimalkan aplikasi Sakti sebagai sarana untuk menjamin transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait penyelenggaraan pemerintah maupun pengelolaan keuangan.” 

“Dengan aplikasi Sakti, masyarakat Kalimantan Timur dapat mengakses informasi secara cepat mudah. Masukan dan keluhan kemudian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depannya selain memaksimalkan penggunaan aplikasi, meninjau kembali tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur agar semakin bertanggung jawab transparan berpihak pada masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya. ***