Produk Bulog yang dijual melalui RPK
Ekonomi

Soal Pengadaan Minyak Goreng, Bulog Tunggu Pemerintah

  • IBUKOTAKINI.COM – Terkait pengadaan minyak goreng satu harga yang diberlakukan Pemerintah Pusat. Badan Urusan Logistik (Bulog) wilayah Kalimantan Timur dan Kali
Ekonomi
Redaksi

Redaksi

Author

IBUKOTAKINI.COM – Terkait pengadaan minyak goreng satu harga yang diberlakukan Pemerintah Pusat. Badan Urusan Logistik (Bulog) wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih menunggu alokasi komoditas tersebut dari pemerintah.

Mengingat kini, kebijakan satu harga minyak goreng satu harga sebesar Rp14.000 per liter telah diterapkan ritel modern. Pendistribusian minyak goreng satu harga ini untuk menstabilkan harga di pasaran. 

Kepala Bulog Divre Kaltimra, Arrahim K Kanam menjelaskan bahwa saat ini kebijakan dari pemerintah telah memberikan harga minyak Rp 14 ribu untuk beberapa brand. Kemudian, dari pusat mengalokasikan minyak goreng murah bekerja sama dengan produsen.

“Kalau kami akan ada alokasi. Tapi, masih menunggu pastinya dari pemerintah. Informasi sudah kami terima tinggal surat keputusannya saja,” jelas Arrahim K Kanam saat kegiatan bersama Swiss-Bellin, di Kanwil Bulog Kaltimra, Selasa (25/1/2022) .

Adapun, tahun ini ditargetkan pasokan minyak goreng untuk Bulog  dari pusat tiga kali lipat. “Tahun lalu 200 ribu liter. Dan tahun 2022 ini menjadi 600 ribu liter,” urainya.

Ia menyebut, saat ini yang menjual minyak goreng Rp 14 ribu hanya ritel modern. Melalui, Aprindo pedagang ritel mendapat kebijakan itu. Rencananya Menteri Perdagangan akan menerapkan satu harga Rp14 ribu semua merek, baik itu kemasan botol, plastik, hal inilah yang sedang ditunggu.

“Stok minyak goreng kami saat ini masih kosong. Menunggu alokasi lagi. Kalau terakhir di Desember kami jual Rp 18 ribu,” ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai program kebijakan minyak goreng satu harga bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan, atau setara 1,5 miliar liter selama enam bulan masa program