SPMB 2025 Siap Jalan, Sistem Zonasi Jadi Domisili

IBUKOTAKINI.COM – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 di Kota Balikpapan dipastikan siap digelar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan menyatakan seluruh sistem, infrastruktur digital, hingga petunjuk teknis telah rampung 100 persen.

“Secara teknis kami sudah siap sepenuhnya. Sistem online aktif, posko bantuan sudah ada di semua sekolah, tinggal menunggu jadwal resmi,” ungkap Kepala Disdikbud Irfan Taufik, dalam konferensi pers yang digelar di Aula Disdikbud Balikpapan pada Kamis, 12 Juni 2025.

Tahun ini, perubahan besar diterapkan, mulai dari istilah hingga jalur seleksi. PPDB kini berganti nama menjadi SPMB. Sistem zonasi diganti menjadi “domisili”, dan zona R1 menjadi “domisili prioritas”. Tujuannya, menghindari kebingungan dan menyesuaikan dengan dinamika lokal.

Perubahan paling mencolok terjadi di jalur prestasi. Kini dibagi dua: jalur akademik dan non-akademik. “Dulu digabung, siswa berbakat olahraga bisa kalah dari nilai rapor. Sekarang kami pisahkan agar adil,” jelas Irfan.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/12-sekolah-swasta-gratis-spp-dan-biaya-gedung

Untuk membantu proses pendaftaran, posko teknis disiapkan di seluruh SMP negeri dan kantor disdik. Di sana, orang tua bisa mendapat bantuan langsung dari petugas, terutama bagi yang belum terbiasa menggunakan sistem online.

Subsidi Sekolah Swasta: Rp150 Ribu/Bulan

Untuk siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri, Pemkot Balikpapan menyediakan program subsidi bagi 13 sekolah swasta mitra. Subsidi sebesar Rp150.000 per bulan dan uang pangkal Rp1,5 juta akan diberikan kepada siswa terpilih.

“Ini bukti bahwa pemerintah hadir untuk semua anak. Tak diterima di sekolah negeri, bukan berarti tidak bisa sekolah,” tegas Irfan.

Ke depan, penyaluran subsidi akan diintegrasikan lewat sistem digital berbasis kartu pelajar multifungsi bekerja sama dengan perbankan. Seluruh data siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta, akan terintegrasi dalam sistem digital SPMB guna mencegah manipulasi dan menjamin transparansi.

Beberapa kebijakan baru juga merupakan hasil evaluasi daerah dan telah diakomodasi secara nasional. “Kami bersyukur usulan daerah didengar pusat. Ini bukti kolaborasi untuk sistem pendidikan yang lebih baik,” pungkas Irfan.

Dengan sistem baru yang lebih transparan, jalur yang lebih adil, serta subsidi pendidikan untuk keluarga tidak mampu, pihaknya optimistis SPMB 2025 akan berjalan lebih tertib, inklusif, dan minim polemik. (Adv)