
Tahun 2026, Program Bedah Rumah Pemkot Balikpapan Dialokasikan 100 unit
- Jumlah yang sama kembali dialokasikan pada tahun 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan melanjutkan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan kualitas hunian warga.
Untuk memperluas jumlah penerima manfaat, Pemkot kini mendorong keterlibatan perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR).
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiudin, mengatakan program bedah rumah selama ini masih didominasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun meningkatnya kebutuhan perbaikan rumah membuat dukungan sektor swasta menjadi sangat penting.
“Kalau misalnya kita ditambah anggaran, insyaallah bisa kita laksanakan. Tapi tidak hanya terfokus ke situ, kita juga mengharap ada bantuan dari CSR, bantuan dari provinsi maupun bantuan dari pusat,” ungkap Rafiudin, Sabtu (9/5/2026).
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/kumpulkan-pengembang-wali-kota-balikpapan-bahas-izin-perumahan
Menurut dia, Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki data rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan.
Meski demikian, jumlah rumah yang dapat diperbaiki setiap tahun masih menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Pada 2025, program bedah rumah melalui APBD Kota Balikpapan berhasil merealisasikan perbaikan 100 unit rumah.
Jumlah yang sama kembali dialokasikan pada tahun 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dari APBD Kota Balikpapan 100 unit. Tahun ini juga 100 unit,” katanya.
Selain bersumber dari APBD, program perbaikan rumah juga mendapat dukungan dari bantuan CSR sejumlah perusahaan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
“Ada juga bantuan CSR, ada dari BSPS juga,” imbuhnya.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/biosolar-balikpapan-ditambah-antrean-truk-mulai-terurai
Rafiudin menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni di Balikpapan.
Terlebih, posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat kebutuhan hunian layak terus meningkat.
Program bedah rumah ini tidak hanya berfokus pada renovasi fisik bangunan, tetapi juga menghadirkan rasa aman, nyaman, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu.
"Harapannya semakin banyak perusahaan berpartisipasi melalui program CSR agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh warga," pungkas Rafiudin. (Adv Diskominfo Balikpapan)
