Tak Harus Ber-KTP Balikpapan, Semua Penduduk Akan Masuk Sensus Ekonomi
- BPS Mulai Sensus Ekonomi 2026 di Balikpapan, 765 Ribu Penduduk dan Seluruh Pelaku Usaha Akan Didata
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 dengan melibatkan ratusan petugas lapangan.
Petugas akan mendatangi rumah warga dan pelaku usaha hingga tingkat RT.
Kepala BPS Kota Balikpapan Marinda Dama Prianto mengatakan sensus kali ini menjadi momentum penting untuk memetakan kondisi ekonomi daerah pascapandemi Covid-19 sekaligus memperbarui data kependudukan secara menyeluruh.
"Kami ingin mengetahui perubahan yang terjadi setelah disrupsi akibat Covid-19, termasuk melihat sektor usaha mana yang berkembang dan sektor mana yang mengalami tekanan di Kota Balikpapan," kata Marinda pada Kamis, 18 Juni 2026.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/kelas-menengah-indonesia-hanya-17-persen-siapa-yang-mendominasi
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan program ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, pelaksanaan tahun 2026 juga dibarengi dengan pemutakhiran data kependudukan.
BPS mencatat sekitar 765 ribu penduduk yang berada di Kota Balikpapan akan menjadi sasaran pendataan.
Ia menyebut petugas akan mendatangi setiap keluarga untuk memperoleh data riil mengenai jumlah penduduk yang benar-benar tinggal di Balikpapan.
"Kami melakukan pendataan secara de facto. Jadi meskipun seseorang tidak memiliki KTP Balikpapan, selama dia tinggal di Balikpapan tetap akan kami data," ujarnya.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/191-petugas-turun-lapangan-sensus-ekonomi-ppu-resmi-bergulir
Melalui metode tersebut, pihaknya berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah penduduk aktual yang menetap di Kota Balikpapan.
Untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, BPS Kota Balikpapan menerjunkan sekitar 438 petugas. Jumlah itu terdiri 57 petugas pengawas dan 337 petugas pendataan lapangan yang tersebar hingga tingkat RT.
Seluruh petugas telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kelurahan, hingga ketua RT sebelum turun ke lapangan.
Marinda memastikan setiap petugas dilengkapi identitas resmi berupa rompi BPS, kartu pengenal, serta surat tugas yang ditandatangani Kepala BPS Kota Balikpapan.
"Petugas kami menggunakan atribut resmi dan membawa surat tugas. Masyarakat dapat meminta petugas menunjukkan identitas sebelum proses pendataan dilakukan," katanya.
BACA JUGA:
BPS menargetkan proses pendataan lapangan selesai paling lambat akhir Agustus 2026.
Namun, BPS berupaya menuntaskan pendataan pada pertengahan Agustus agar tersedia waktu untuk meningkatkan kualitas dan validasi data.
Marinda mengajak seluruh warga dan pelaku usaha memberikan informasi yang benar saat proses sensus berlangsung.
Di mana kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan petugas akan sangat menentukan kualitas data yang digunakan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan, pelayanan publik, hingga program ekonomi daerah.
"Kami berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas serta memberikan jawaban yang jujur. Data yang diberikan akan sangat menentukan arah pembangunan Kota Balikpapan ke depan," tandasnya. ***