
Tangkap Peluang Proyek IKN, Pelaku Konstruksi PPU Diminta Jaga Kualitas
- Pemkab PPU dorong pelaku jasa konstruksi daerah perkuat kapasitas, keselamatan kerja, dan integritas demi menangkap peluang proyek pembangunan IKN
Penajam
IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pelaku usaha serta tenaga kerja jasa konstruksi daerah untuk memperkuat kapasitas, keselamatan kerja, dan integritas guna menangkap peluang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pesan tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Hadi Saputro, saat membuka Forum Jasa Konstruksi Tahun 2026 di Aula Hotel Ika, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur, Dinas PUPR Kabupaten PPU, serta jajaran Polres PPU yang dihadiri Wakapolres dan Kasat Reskrim. Forum tersebut turut diikuti perangkat daerah, badan usaha, hingga masyarakat jasa konstruksi setempat.
Dalam arahannya, Hadi mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya jumlah proyek maupun besarnya serapan anggaran.
“Tolok ukur utamanya terletak pada kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi, serta manfaat nyata yang dirasakan Masyarakat,” katanya.
BACA JUGA:
Jelang Tutup Tahun, Pemkab PPU Atur Ulang Prioritas Belanja APBD 2026
Untuk mewujudkan standar tersebut, ia menekankan tiga fokus utama bagi seluruh ekosistem konstruksi di daerah.
Di antaranya penguatan tata kelola dan kapasitas lokal agar pelaku usaha maupun tenaga kerja daerah mampu bersaing secara profesional.
Kemudian penerapan keselamatan kerja secara konsisten di setiap tahapan pelaksanaan proyek.
Selanjutnya, penegakan hukum dan integritas, dengan larangan keras bagi penyedia jasa, konsultan, maupun pejabat pengadaan untuk berkompromi terhadap penyimpangan, manipulasi mutu, serta ketidaksesuaian kontrak pada proyek yang dibiayai negara.
Melalui penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Tahun 2026, Pemkab PPU menargetkan lahirnya sejumlah langkah nyata di lapangan.
“Upaya tersebut mencakup inventarisasi kompetensi tenaga kerja dan badan usaha lokal, penegakan larangan praktik pinjam bendera maupun sertifikat, serta penguatan pengawasan lintas sektor bersama asosiasi dan aparat penegak hukum,” tutup Hadi. (Adv-Diskominfo PPU)
