Tekan Angka Kemiskinan, Pemprov Kaltim Resmikan Bangunan Penyediaan Air Bersih di PPU
Kabar Ibu Kota

Tekan Angka Kemiskinan, Pemprov Kaltim Resmikan Bangunan Penyediaan Air Bersih di PPU

  • Penyediaan air baku dan air bersih untuk masyarakat ini merupakan ikhtiar pemerintah menekan angka kemiskinan. Sebab salah satu parameter penilaian kemiskinan adalah akses pemenuhan kebutuhan air.
Kabar Ibu Kota
Ferry Cahyanti

Ferry Cahyanti

Author

PENAJAM – Dalam menekan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah meresmikan bangunan penyediaan air bersih di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Selasa 11 Juni 2024. 

Peresmian oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik. Penyediaan air berkapasitas 5 liter perdetik tersebut akan memenuhi kebutuhan air bersih sekitar 1.727 warga desa setempat.

“Desember 2023 lalu saya ke sini bersama Pangdam. Waktu itu warga kesulitan air. Saya diancam warga. Sawah-sawah akan mereka tanami sawit. Alhamdulilah, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan bahagia, karena air sudah ada,” buka Pj Gubernur Akmal Malik saat memberi sambutan.

Penyediaan air baku dan air bersih untuk masyarakat ini merupakan ikhtiar pemerintah menekan angka kemiskinan. Sebab salah satu parameter penilaian kemiskinan adalah akses pemenuhan kebutuhan air. Dengan tersedianya air bersih ini, maka tingkat kemiskinan secara otomatis juga akan menurun.

Tahun ini Pemprov Kaltim membangun sumur dalam untuk penyediaan air bersih di empat desa di PPU yakni, Desa Sumber Sari, Rawa Mulya, Rintik dan Babulu Laut.

Tahun depan, Pemprov Kaltim mengalokasikan pembangunan sumur dalam untuk delapan lokasi desa lainnya di PPU. Namun Akmal mengingatkan agar Dinas PUPR Kaltim juga segera menyiapkan lokasi pembangunan sumur dalam air bersih di kabupaten dan kota lainnya di Kaltim.

“Tadi sudah saya minta Pak Nanda (Kadis PUPR Kaltim) untuk dibuat pemerataan, karena kantong kemiskinan juga ada di kabupaten dan kota lainnya. Jangan pula nanti saya dibilang Pj Gubernurnya PPU,” ucap Akmal. 

BACA JUGA:

Pj Gubernur Akmal juga berpesan agar bantuan provinsi ini bisa dimanfaatkan dan dijaga bersama.

“Jangan sampai sudah dikasih, tapi tidak bisa menyiapkan listrik. Jangan sampai alat-alat di sini karatan tidak bermanfaat,” pesan Akmal.

“Provinsi punya anggaran, kabupaten punya anggaran, desa juga punya anggaran. Jangan merengek-rengek terus. Jangan semua minta provinsi. Kita harus berkolaborasi,” ajak Akmal.

Lebih dari itu, Akmal juga berharap dengan ketersediaan air bersih ini akan bermunculan UMKM dan usaha-usaha lainnya karena air sudah tersedia.

"Air adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan ekonomi dan peningkatan nilai tambah," jelas Akmal.

"Air ini bukan sebatas hanya untuk air minum, tapi harus dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi. Membantu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah," kata Akmal.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan bangunan penyediaan air baku dan air bersih ini menggunakan APBD Provinsi sebesar Rp4,5 miliar. Kedalaman sumur dalam ini 185 meter dengan kapasitas 5 liter per detik.

Sementara kapasitas tampung yang disiapkan 12 m3 untuk air bersih dan 48 m3 untuk air baku. Jumlah penduduk desa ini 1.727 jiwa.

"Satu jam dari sumur ini bisa memproduksi 18 m3. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan air seluruh warga di sini mesin ini cukup beroperasi enam jam. Sudah cukup," jelas Nanda.

Saat ini, Pemprov Kaltim membantu satu mesin jenset untuk operasional sumur dalam dan pengolahannya tersebut.

Ke depan, Pj Gubernur Akmal Malik meminta agar Pemkab PPU dan Desa Sumber Sari bisa segera menyelesaikan persoalan listrik tersebut dengan PLN.

"Saya minta satu bulan sudah selesai soal listrik ini. Kalau tidak bisa selesaikan, nanti kita geser Pak Nanda ke daerah lain," ancam Pj Gubernur Akmal Malik seraya bercanda.

Tahun ini empat desa telah dibangunkan sumur dalam. Tahun 2025, delapan sumur dalam lainnya akan dibangun di beberapa desa di PPU.

Selain membangun sumur dalam, tahun ini Pemprov Kaltim juga melakukan rehabilitasi Bendungan Babulu dan normalisasi irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN). ***