Tekan Inflasi, Pemkab PPU dan BI Amankan Pasokan Pangan lewat Kerja Sama

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan memperkuat strategi pengendalian inflasi dan kerja sama antar daerah guna mengantisipasi ancaman El Nino yang diprediksi masih membayangi hingga awal 2027.

Langkah strategis ini dikonsolidasikan dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar BI Balikpapan di Hotel Novotel Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/11/2026). Forum ini turut melibatkan TPID Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser.

Mengusung tema “Memperkuat Sinergi TPID dan Perluasan Kerja Sama Antar Daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi yang Berkelanjutan”, pertemuan ini menjadi krusial mengingat ancaman penurunan produksi pertanian dan potensi gagal panen akibat keterbatasan air di sektor hulu.

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, yang hadir langsung didampingi Asisten II Setkab PPU Hadi Saputro serta jajaran instansi terkait, menegaskan bahwa perluasan kerja sama antar daerah merupakan kunci utama menjaga stabilitas harga di wilayahnya.

Pasalnya, sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat PPU hingga kini masih sangat bergantung pada pasokan dari luar Kalimantan Timur, terutama dari Sulawesi dan Pulau Jawa.

BACA JUGA:

Sekda PPU Ajak Perusahaan Sinkronkan Program CSR dengan Pembangunan Daerah - ibukotakini.com

“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan harga maupun kekurangan beberapa bahan pokok, kondisi masyarakat PPU sejauh ini tetap kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan pasar murah yang sering dilaksanakan Bank Indonesia. Kami berharap melalui kerja sama ini, masyarakat Penajam tidak mengalami kekurangan bahan pokok,” kata Abdul Waris.

Senada dengan Pemkab PPU, Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, menekankan bahwa pengendalian inflasi menghadapi anomali cuaca tidak bisa hanya mengandalkan intervensi harga di hilir. Kesinambungan pasokan dan kelancaran distribusi dari daerah sentra produksi harus dikunci sejak dini.

Sebagai langkah konkret di lapangan, BI Balikpapan bersama TPID terus menggencarkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar.

"Pelaksanaan stabilisasi harga dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui GPM, pasar murah, serta operasi pasar dengan prinsip tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran," jelas Robi dalam keterangannya. 

Di Kabupaten PPU sendiri, intervensi pasar telah dilakukan secara intensif melalui GPM pada 15 dan 21 Oktober 2026, yang juga dibarengi dengan operasi pasar sembako serta LPG 3 kilogram pada 14–15 Oktober 2026.

"Langkah intervensi pasar ini menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga, terutama ketika pasokan sejumlah komoditas mengalami gangguan akibat perubahan cuaca. Namun, TPID juga menyadari stabilisasi harga harus diikuti penguatan produksi dan pasokan dari hulu," pungkasnya. (Adv-Diskominfo PPU)