Temui Masyarakat Adat, Moeldoko Ajak Tingkatkan Kompetensi Sambut Pemindahan IKN

IBUKOTAKINI.COM - Masih di Kalimantan Timur dan berkaitan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat adat di sekitar lokasi IKN Nusantara untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi pemindahan IKN ke Benua Etam.

Pentingnya peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan menjadi penekanan penting pemerintah dalam proses pemindahan IKN ini.

“Ke depan banyak peluang baru. Ikuti berbagai sertifikasi ketenagakerjaan, dan ciptakan produk-produk yang dibutuhkan warga di IKN nantinya. Jadi mulai sekarang siapkan diri baik-baik,” kata Moeldoko usai bertemu tokoh masyarakat adat dari Dayak Paser, Balik, dan Banjar di Rumah Bupati Penajam Paser Utara, Jum’at (10/2/2023). 

Moeldoko menegaskan, agenda pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya kepindahan secara fisik. Namun, juga mewujudkan pembangunan dengan pendekatan Indonesia-sentris, adil, merata, dan menciptakan budaya kerja yang sama sekali baru. 

Ia juga memastikan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara bisa menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN dan daerah penyangga. 

“Jelas pemerintah tidak pernah meninggalkan masyarakat adat dan sekitar. Justru pemerintah mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan IKN,” tegasnya. 

Terkait persoalan tanah, Moeldoko menyampaikan pihak pemerintah sudah memiliki sistem dan tata cara pengadaan tanah melalui appraisal independen dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). 

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/kunjungi-rs-dr-r-hardjanto-moeldoko-berikan-catatan-khusus-pengembangan-bangunan
• https://ibukotakini.com/read/kaltim-minta-pusat-anggarkan-relokasi-warga-terdampak-proyek-ikn
• https://ibukotakini.com/read/kunjungi-ikn-moeldoko-pembangunan-infrastruktur-berjalan-sesuai-tahapan

“Soal harga tanah bukan ranah kewenangan dirjen di satu kementerian. Tapi yang jelas, pemerintah sudah memiliki cara untuk pengadaan tanah agar bisa diselesaikan dengan cepat, adil, dan sesuai dengan aturan,” pungkas Moeldoko. 

Dalam pertemuan, tokoh masyarakat adat juga mengemukakan sejumlah isu kepada sosok perpanjangan tangan dari Presiden Joko Widodo tersebut. Di antaranya adalah penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendidikan generasi muda, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IKN, dan besaran ganti rugi tanah yang masih menjadi polemik. 

Selain tokoh masyarakat adat, pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu juga dihadiri Forkopimda Kabupaten PPU serta perwakilan dari Otorita IKN dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kalimantan Timur. ###

Penulis: Niken Dwi Sitoningrum