Tenaga Lokal hingga Air Baku Jadi Perhatian BAM DPR RI di Balikpapan
- BAM DPR RI Pastikan Suara Warga Terdampak IKN Terserap
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Senin (29/9/2025), untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sejumlah isu muncul, mulai dari keterbatasan tenaga kerja lokal, pasokan air baku, hingga perlindungan masyarakat adat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyebut Balikpapan sebagai kota penyangga utama IKN menghadapi dinamika langsung dari pembangunan, termasuk meningkatnya mobilitas penduduk dan kebutuhan layanan publik.
“Lapangan kerja baru memang terbuka, tapi masih ada kendala keterbatasan akses tenaga lokal. Pasokan air baku juga menjadi persoalan serius karena kedua wilayah sama-sama bergantung pada air hujan. Kami berharap ada solusi, misalnya penyambungan suplai dari Sungai Mahakam, dalam lima tahun ke depan,” ungkap Bagus.
Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, mengatakan pentingnya memastikan suara masyarakat terdampak terserap penuh. Dari isu pertanahan, hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan, keterbatasan kesempatan kerja lokal, serta dampak sosial-budaya dari mobilisasi besar penduduk ke IKN.
BACA JUGA:
Coding Mama dan Difabel, IKN Cetak Talenta Digital Inklusif - ibukotakini.com
“Perlu langkah konkret seperti mekanisme penyelesaian konflik agraria cepat, perlindungan hak adat, keseimbangan pembangunan dan lingkungan, serta peningkatan akses kerja bagi warga lokal,” tegas Adian.
BAM yang baru terbentuk 10 bulan lalu kini memiliki 19 anggota, sementara pengaduan masyarakat ke DPR mencapai 5.000–6.000 kasus per tahun.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan pembangunan IKN tidak bisa dihentikan, merujuk pada Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
Tahun ini, pemindahan ASN akan dimulai sebanyak 4.100 orang, bertambah menjadi 9.500 ASN hingga 2029. Infrastruktur dasar terus dikebut, termasuk jalan tol yang tersisa 2,8 km, masjid utama ditargetkan selesai November, dan Istana Wakil Presiden pada Desember.
Selain pembangunan fisik, masyarakat lokal dilibatkan melalui pelatihan kuliner, renovasi pasar, dan program pemberdayaan UMKM. Perpres Nomor 75 Tahun 2025 juga menjamin kompensasi bagi warga terdampak. ***