Tenaga Non ASN Pemkot Balikpapan Didominasi Tenaga Pendidik
- IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Kota Balikpapan menyebut jumlah tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balikpapan didominasi oleh tenaga pendidik sebanyak
Kabar Ibu Kota
Balikpapan, IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Kota Balikpapan menyebut jumlah tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balikpapan didominasi oleh tenaga pendidik sebanyak 2000. Berdasarkan data jumlah tenaga non ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan sebanyak 5.997 orang.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin mengungkapkan bahwa pemkot Balikpapan telah mendata jumlah tenaga non ASN di Balikpapan.
“Pendataan ini dilakukan sesuai dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” ungkapnya pada Selasa (28/2/2023).
Usai didata menurutnya, telah dilaporkan ke Kemenpan RB terkait rencana penghapusan tenaga non ASN.
“Data ini masih bisa berubah karena pada tahun 2023 ini juga ada pembukaan untuk P3K, dilihat nanti berapa yang lulus, barulah sisanya kita laporkan ke Kemenpan RB,” ujar Muhaimin yang dikutip Selasa (28/2/2023).
BACA JUGA:
- Soal Penghapusan Tenaga Honorer, Menpan-RB RI Sebut Ada Beberapa Skema Alternatif - ibukotakini.com
- Jelang Pemilu 2024, Mendagri RI Instruksikan Pemda Fokus Program Pembangunan Daerah - ibukotakini.com
Ia menegaskan saat ini setelah dilakukan pendataan pemkot Balikpapan menunggu arahan dari pusat dari data tersebut. Berdasarkan yang diperoleh total 5.997 tenaga non asn. Dari jumlah itu, tenaga pendidikan sebanyak 2000 dari guru, kemudian tenaga kesehatan dan tenaga teknis misalnya di DPU, petugas kebersihan di DLH dan bagian administrasi.
“Intinya kita tidak boleh menambah tenaga honor diseluruh OPD,” tandasnya.
Meski begitu, kata Muhaimin di dalam tenaga non ASN ini Ada tenaga yang tidak bisa digantikan orang lain, tapi juga ada tenaga yang bisa digantikan seperti administrasi di Kantor.
“Kalau kekurangan P3K ini tidak dapat pensiun, gaji ditanggung daerah masing- masing yang bisa jadi beban keuangan daerah semakin berat, berbeda dengan ASN yang gaji mereka ditanggung APBN,” ujarnya. ###