Terkendala Lahan, Sekolah Rakyat di Balikpapan Dibangun 2027

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pengajuan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif dari pemerintah pusat yang dirancang sebagai solusi pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menyebut, saat ini fokus utama pemerintah kota adalah menyempurnakan proposal serta melengkapi legalitas lahan agar bisa segera masuk tahap registrasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Sekolah ini bukan sekadar ruang belajar, tetapi kawasan pendidikan menyeluruh. Di dalamnya ada gedung belajar, asrama, dapur, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga,” ungkap Bagus, Jumat (1/5/2026).

Program Sekolah Rakyat mengusung konsep boarding school yang menyasar anak-anak dari keluarga kategori desil 1 hingga 5. 

Menariknya, fasilitas pendidikan dirancang terpadu, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dalam satu kawasan.

Namun, di balik ambisi besar tersebut, kebutuhan lahan menjadi tantangan utama.

BACA JUGA:

May Day 2026 di Balikpapan Aman, Buruh Desak Penghapusan Outsourcing - ibukotakini.com

“Karena konsepnya terpadu, minimal membutuhkan lahan sekitar 6,8 hingga 7 hektare,” jelasnya.

Pemkot Balikpapan pun telah menyiapkan dua opsi lokasi. Pertama, kawasan Balikpapan Timur dengan luas sekitar 7 hektare. 

Kedua, kawasan bumi perkemahan di Balikpapan Utara dengan total lahan 20 hektare, di mana sekitar 7 hektare akan digunakan untuk pembangunan sekolah.

Pengajuan sebelumnya sempat terkendala persoalan administrasi. Lahan yang diajukan masih berstatus surat keterangan aset dan belum bersertifikat resmi.

Kini, Pemkot berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses sertifikasi. Meski demikian, pemerintah pusat tetap mendorong agar proposal segera diajukan lebih dulu.

“Kementerian menyarankan proposal tetap masuk agar terdaftar lebih dulu, sambil proses sertifikasi kita kejar,” ungkap Bagus.

BACA JUGA:

Tingkatkan Literasi Anak Balikpapan dari Buku “Aku Cinta Kota” - ibukotakini.com

Ia menilai program ini sebagai peluang strategis untuk meningkatkan daya tampung pendidikan di Balikpapan, terutama bagi lulusan SD dan SMP yang belum tertampung di sekolah negeri.

“Seluruh pembiayaan pembangunan fisik Sekolah Rakyat akan ditanggung pemerintah pusat, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tukasnya.

Di sisi lain, Pemkot juga mempercepat sertifikasi aset daerah. Dari sekitar 1.400 bidang tanah, sebanyak 150 menjadi prioritas, termasuk lahan sekolah dan gedung pemerintahan, guna mencegah potensi sengketa hukum.

Menurutnya, jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, penetapan lokasi ditargetkan rampung tahun ini, dengan pembangunan fisik dimulai pada 2027.

“Ini bukan sekadar proyek pendidikan, tetapi investasi masa depan. Kami ingin memastikan setiap anak memiliki akses pendidikan yang layak,” tegas Bagus. (ADV Diskominfo Balikpapan)