Tingkat Inflasi Kaltim Sudah 'Lampu Kuning'

IBUKOTAKINI.COM – Tingkat inflasi di Kalimantan Timur semakin menjulang. Sampai akhir bulan Agustus ini, tingkat inflasi mencapai 4,9 persen. Hampir setara tingkat inflasi nasional.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi menyebut tingkat inflsi daerah ini sudah ‘lampu kuning’. “Dengan angka 4,9 persen tingkat inflasi kita cukup mengkhawatirkan sebab sudah hampir mencapai angka 5 persen. Ini kita sudah lampu kuning nih," ungkap Riza usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP-TPID) secara virtual, Kamis (1/9/2022).

Rakortas TPIP-TPID dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didamping Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Dan Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia sepakat ditarget tingkat inflasi diturunkan sampai 5 persen hingga Desember 2022.

Riza mengakui sekitar 12 bahan pangan Kaltim bersumber dari luar daerah, terutama daerah produksi seperti Jawa dan Sulawesi serta Kalimantan Selatan yang harus dijaga stabilitasnya, sebab bisa memicu tingkat inflasi meninggi.

BACA JUGA:

• Inflasi Kota Balikpapan lebih dari 5 Persen - ibukotakini.com
• Zulhas Ingatkan Kepala Daerah Antisipasi Kenaikan Harga Pangan - ibukotakini.com
• Gimana Peluang Milenial dan Gen Z Miliki Rumah di IKN? - ibukotakini.com

Maka Pemerintah Provinsi Kaltim ujarnya, terus melakukan langkah-langkah dan kebijakan agar suplai komoditi pangan dari daerah produksi tetap stabil sehingga harga dan stok juga tetap terjaga.

"Itu yang bisa menjaga stabilitas pangan, baik harga maupun ketersediaan (stok) sehingga tingkat inflasi rendah dan tetap terjaga stabil," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltim selalu berkoordinasi dengan kabupaten dan kota melalui instansi terkait intensif monitoring di tingkat lapang, terutama pengawasan dan evaluasi harga serta stok di pasar-pasar, sehingga siap melakukan operasi pasar jika diperlukan sewaktu-waktu.

"Bentuk intervensi pemerintah kalau harga kebutuhan pokok terjadi lonjakan yang membuat resah masyarakat, sekaligus mencegah meningginya tingkat inflasi," pungkas Riza dilansir Biro Adpim Pemprov Kaltim.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan secara spasial pada Agustus terdapat 66 kabupaten dan kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional.

Jumlah tersebut lanjutnya, menurun dari Juli lalu yang tercatat di 69 kabupaten dan kota. Sementara itu masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional.

“Bapak dan ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5 persen,” tegas Menko Airlangga saat memimpin Rakortas TPIP-TPID.

Hadir mendampingi Pj Sekda, Kepala Dinas Perindagkop UKM Kaltim HM Sa'duddin, Plt Kepala Biro Ekonomi Setda Prov Kaltim Suriansyah dan pejabat BPS Kaltim. ###