Titik Api Turun, Menteri LHK Minta Perusahaan Sawit Tak Lengah 

IBUKOTAKINI.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan perusahaan-perusahaan sawit agar tidak lengah meski jumlah titik api di Kalimantan Timur menurun signifikan pada musim kemarau tahun ini. 

Dalam kunjungan kerjanya di Balikpapan, Hanif menyebut saat ini di Kaltim hanya terdapat 15 titik api aktif di wilayah Kaltim, jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Namun, ia menegaskan bahwa situasi ini bukan alasan untuk bersikap tenang, karena ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap nyata dan bisa muncul sewaktu-waktu. 

“Alhamdulillah, hingga hari ini titik api di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 15 titik. Tapi itu bukan berarti kita bisa lengah. Justru sekaranglah waktunya kita memperkuat kesiapsiagaan,” terang Hanif pada Jumat, 4 Juli 2025.

Menurutnya, keberhasilan menekan titik api tak lepas dari kondisi cuaca yang cukup bersahabat serta kerja keras semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pelaku usaha yang peduli terhadap isu lingkungan. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/trending-istri-menteri-umkm-kunjungi-9-kota-eropa

Namun ia juga menyoroti masih banyak perusahaan sawit yang belum menunjukkan komitmen nyata dalam pencegahan karhutla. 

“Saya lihat masih banyak perusahaan yang belum tergabung dalam asosiasi seperti GAPKI. Padahal, dengan bergabung dalam asosiasi, mereka bisa lebih mudah dikonsolidasikan untuk ikut dalam program-program pengendalian karhutla,” ujarnya. 

Hanif mengungkapkan, hanya sekitar 30 persen dari total lebih dari 300 unit usaha sawit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang tergabung dalam GAPKI. 

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan masih berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi kolektif dalam menangani isu kebakaran lahan. 

"Artinya hanya sekitar 80-an perusahaan yang terkoordinasi. Ini tentu menyulitkan kita dalam membangun sistem pengawasan dan pencegahan yang efektif," katanya. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/dpr-dinilai-langgar-aturan-sendiri-dalam-proses-pemakzulan-gibran

Kementerian LHK, lanjut Hanif, sedang merancang sistem penilaian perusahaan berbasis tanggung jawab lingkungan. Salah satu indikator pentingnya adalah apakah perusahaan tergabung dalam asosiasi atau tidak. 

“Ke depan, keterlibatan dalam GAPKI akan mempengaruhi skor penilaian perusahaan. Ini bagian dari upaya membangun kesadaran bersama bahwa pengelolaan lingkungan bukan tanggung jawab individu, melainkan kolektif,” katanya. 

Ia juga menekankan bahwa perusahaan sawit, khususnya yang berskala besar, wajib menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian karhutla.Termasuk di dalamnya adalah pelatihan tim internal, penyediaan alat pemadam, hingga pelibatan masyarakat melalui Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan Kelompok Peduli Api (KPA). 

“Tidak cukup hanya menunggu bantuan pemerintah. Semua pihak harus punya sistem internal masing-masing untuk menangani potensi karhutla,” imbuhnya. 

Hanif pun mengingatkan bahwa pola kebakaran yang terjadi di Indonesia umumnya berulang dan bisa diprediksi. Oleh sebab itu, upaya pencegahan harus dimulai sejak jauh hari sebelum musim kemarau tiba. 

“Kita tidak boleh hanya bereaksi setelah api muncul. Pencegahan itu harus dimulai dari sekarang, dari perencanaan yang matang dan keterlibatan semua pihak,” tandasnya. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/352-pencari-kerja-di-kalimantan-timur-ikuti-pelatihan

Ia mendorong peran aktif pemerintah daerah, terutama gubernur, untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah mereka. 

“Kami minta seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, agar mengawasi pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh perusahaan. Jangan sampai ada yang lolos tanpa pengawasan,” pintanya. 

Hanif juga menyampaikan bahwa pengendalian karhutla adalah ujian komitmen bersama terhadap keberlanjutan lingkungan. 

Ia mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk tetap waspada dan terlibat aktif dalam pengawasan. 

“Karhutla itu masalah bersama. Kalau dibiarkan, yang rugi bukan hanya perusahaan, tapi seluruh warga dan lingkungan sekitar. Jadi mari kita jaga sama-sama,” imbuh dia. 

Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud yang hadir mendampingi kunjungan Menteri Hanif mengonfirmasi bahwa jumlah titik api memang menurun drastis pada tahun ini. Namun ia sependapat bahwa tantangan karhutla belum sepenuhnya teratasi. 

“Kami mengapresiasi arahan dan dukungan dari Kementerian LHK. Tapi ini belum selesai. Kami akan terus pantau dan pastikan semua perusahaan menjalankan tanggung jawabnya,” kata Rudi. 

Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak akan segan memberi sanksi kepada perusahaan sawit yang lalai dalam pencegahan dan penanganan karhutla. 

“Kalau ada perusahaan yang tidak taat aturan, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. ***