Tujuh Fraksi DPRD Balikpapan Setujui Raperda atas Perubahan APBD TA 2022
- IBUKOTAKINI.COM – Tujuh Fraksi DPRD Balikpapan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Persetujuan terseb
Advertorial
IBUKOTAKINI.COM – Tujuh Fraksi DPRD Balikpapan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Persetujuan tersebut usai Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-21 Masa Sidang III Tahun 2022 yang dilaksanakan, Senin (12/9/2022).
Dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Jawaban Wali Kota Balikpapan dan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kota Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Balikpapan tentang Perubahan APBD TA 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin, 12 September 2022.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh didampingi Wakil Ketua Sabaruddin dan Subari. Dan dihadiri anggota DPRD serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Penyampaian pendapat fraksi pertama disampaikan oleh Fraksi Golkar include Hanura, dengan Juru Bicara Nelly Turuallo. Dalam pendapat fraksinya, bahwa Fraksi Golkar dan Hanura mendukung upaya pemerintah kota yang mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tujuannya menjalankan program pemerintah.
BACA JUGA:
- https://ibukotakini.com/read/selamat-hasanuddin-masud-resmi-jabat-ketua-dprd-kaltim
- https://ibukotakini.com/read/china-negara-pengimpor-terbesar-di-kaltim
“Hal lainnya, kami juga mendukung pemerintah dalam pengendalian banjir. Dalam pembangunan pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal harus tetap dilakukan komunikasi dengan Provinsi khususnya pembangunan drainase sekunder,” tandasnya.
Nelly mengatakan bahwa Fraksi Golkar juga mendukung program kerja bermanfaat di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kami berharap semakin ditingkatkan,” ujarnya.
Pendapat fraksi selanjutnya, disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, dengan Juru Bicara Pantun Gultom.
Adapun yang disampaikan adalah agar pemerintah kota untuk lebih teliti dalam mendata potensi pendapatan dan restribusi daerah.
“Terkait seragam gratis pendistribusian terlambat, harapannya tidak terulang lagi. Begitu pulan kesehatan harus dilaksanakan secara merata sesuai janji kampanye wali kota,” tukasnya.
BACA JUGA:
- https://ibukotakini.com/read/biro-pengadaan-barang-dan-jasa-kaltim-perkenalkan-e-katalog
- https://ibukotakini.com/read/mimpi-indonesia-gelar-olimpiade-2036-di-ikn
Kemudian proyek multiyears pembangunan SMPN 25. Menurutnya, harus diselesaikan terlebiih dahulu agar tidak timbul persoalan.
“Adanya kekosongan dan plt termasuk Sekda Balikpapan. Fraksi menyarankan segera dilakukan lelang jabatan,” tambahnya.
Selanjutnya, pendapat fraksi disampaikan oleh Fraksi PKS yang disampaikan Subari, dan ketiga fraksi lainnya. ###