Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menerima kunjungan pengurus organisasi kemasyarakatan Laskar Borneo Bersatu (LBB)
Kabar Ibu Kota

UMKM Gratis Sewa Dua Tahun di IKN

  • Kepala OIKN Basuki Hadimuljono: untuk Hidupkan Ekosistem
Kabar Ibu Kota
Ferry Cahyanti

Ferry Cahyanti

Author

IBUKOTAKINI.COM — Kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut pelaku usaha yang ingin membuka usaha di kawasan IKN akan dibebaskan dari biaya sewa selama dua tahun pertama. 

Kebijakan ini bertujuan untuk membangun ekosistem ekonomi yang hidup dan ramai di ibu kota baru tersebut.

“Bagi bapak-ibu yang punya usaha kuliner, barbershop, atau salon, silakan pilih lokasi di gedung atau rumah susun di IKN. Kami kasih gratis sewa dua tahun agar ekosistem ekonomi di kota ini tumbuh,” ujar Basuki dalam audiensi bersama Laskar Borneo Bersatu (LBB) di Kantor OIKN, Senin 13 Oktober 2025.

BACA JUGA:

IKN Jadi Tuan Rumah Kalimantan Bike Week 2025

Pihak OIKN yang mendampingi Basuki antara lain Deputi Sosial dan Budaya Alimudin, Staf Khusus Bidang Perencanaan Pembangunan Edgar Diponegoro, Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto, dan Plt Kepala Biro Umum dan PBJ Moh. Zamroni.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum LBB M. Ali Amin menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat OIKN. 

Ia menegaskan komitmen LBB untuk ikut mendukung pembangunan IKN, di antaranya dengan menyiapkan lahan seluas 4 hektare untuk pembangunan pesantren yang akan dimanfaatkan masyarakat sekitar.

“Kami ingin turut memberi manfaat bagi masyarakat sekitar IKN dan berharap dukungan dari Otorita,” ujarnya.

BACA JUGA:

IKN Raih Rekor Dunia MURI, Tanam 1.010 Pohon Liberika

Ketua MPC Balikpapan Sulaiman menambahkan, Balikpapan sebagai kota penyangga IKN jangan hanya menjadi “pintu masuk”, tetapi juga memperoleh peran dan manfaat ekonomi. 

Sementara Ketua MPC PPU Syamsul Adha menyoroti pentingnya kolaborasi antara ormas dan OIKN untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Dorong Tenaga Kerja Lokal Bersertifikasi

Deputi Sosial dan Budaya OIKN Alimudin menegaskan, sekitar 60 persen tenaga kerja di IKN berasal dari masyarakat lokal. Namun, menurutnya, perlu peningkatan kapasitas agar siap menghadapi status IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

“Semua tenaga kerja harus bersertifikasi. Bahkan yang belum bersertifikat akan kami bantu sertifikasi. Ini bagian dari peningkatan standar kerja di IKN,” tegasnya.

BACA JUGA:

Banyak Peluang Bisnis Kaltim - Korea

Dalam sesi diskusi, Basuki juga menyinggung potensi ekonomi baru dari sektor pertanian. Ia menyebut IKN tengah mengembangkan jenis kopi Liberika, berbeda dari robusta dan arabika yang sudah dikenal luas.

“Kopi Liberika ini produk asli Sepaku. Target kami 2.000 hektare lahan, dan sekarang baru 17 hektare. Saya diminta menjadi pelindung dan penasihat untuk produk ini,” ujarnya.

Kolaborasi Hukum dan Kesenian

OIKN juga membuka peluang kerja sama di bidang hukum dan budaya. Basuki mengajak LBH LBB, yang diwakili Yusuf, untuk berkolaborasi dalam sosialisasi edukasi hukum kepada masyarakat sekitar IKN.

Adapun Forum Musisi Penyanyi Borneo (FMPB) diminta berkoordinasi dengan OIKN dalam mempromosikan kesenian khas Kalimantan Timur, seperti tingkilan dan musik tradisional lainnya.

BACA JUGA:

DPRD Desak Penataan Kabel di Balikpapan

Sementara Edgar Diponegoro menambahkan, IKN memiliki luas daratan 252.664 hektare dan perairan 69.769 hektare, dengan 65 persen di antaranya merupakan hutan lindung. “Visi kami sejalan dengan LBB, menjaga hasil bumi Kalimantan,” ujarnya.

Ia juga menyebut Keputusan Kepala OIKN Nomor 98 Tahun 2025 telah menetapkan Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal di Wilayah IKN, yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat penegak hukum.

Audiensi diakhiri dengan pertukaran cinderamata dan pengangkatan Basuki Hadimuljono sebagai Dewan Kehormatan Laskar Borneo Bersatu.

Ketua Umum LBB M. Ali Amin berharap pertemuan ini menjadi awal kolaborasi nyata antara masyarakat Kalimantan dan Otorita IKN dalam membangun ibu kota negara yang berkeadilan dan inklusif. ***